Perempuan di Negara Islam: Antara Patriarki dan Tafsir Agama

Ilustrasi/bbc.com

Di Kabul, perempuan-perempuan sekarang berbicara lebih pelan. Bukan karena sopan santun. Suara mereka memang sedang diperkecil secara sistematis.

Di Afghanistan, anak perempuan dilarang sekolah menengah. Salon kecantikan ditutup. Perempuan tidak boleh masuk taman kota tertentu. Bahkan suara perempuan di ruang publik mulai dipersoalkan. Dunia melihat semua itu sambil menghela napas panjang di media sosial, lalu pindah ke topik lain. Perang di Gaza. Pemilu Amerika. Skandal artis.

Lalu muncul daftar dari The 2025/26 Global Women, Peace and Security Index (GIWPS). Empat puluh negara terburuk untuk perempuan. Nama-nama yang muncul terasa familiar; Afghanistan, Yaman, Pakistan, Sudan, Iran, Somalia, Irak, Suriah. Banyak negara mayoritas Muslim bertumpuk di sana.

Daftar lengkapnya viral di media sosial X lewat akun Globalstats11. Orang-orang mulai berdebat seperti biasa. Sebagian defensif. Sebagian marah. Sebagian langsung menuduh indeks Barat bias terhadap Islam. Reaksi yang bisa ditebak bahkan sebelum orang membaca metodologinya.

Padahal angka-angka itu bukan datang dari khayalan anti-Islam yang duduk di ruang gelap sambil menyusun propaganda. GIWPS mengukur hal konkret; keamanan perempuan, akses pendidikan, partisipasi ekonomi, representasi politik, risiko kekerasan, hukum diskriminatif. Hal-hal yang bisa disentuh oleh kehidupan sehari-hari.

Kalau ada berita perempuan takut berjalan sendiri malam hari di Karachi, itu bukan propaganda. Kalau ada berita perempuan Afghanistan dipukuli karena membuka salon, itu bukan islamofobia. 

Kalau seorang gadis 13 tahun di Yaman dipaksa menikah dengan lelaki tua karena keluarganya miskin dan perang menghancurkan semuanya, tubuhnya tidak peduli pada debat identitas di media sosial.

Saya selalu merasa diskusi tentang perempuan di banyak masyarakat Muslim sering bergerak aneh. Terlalu cepat lompat ke pembelaan teologis sebelum melihat kenyataan konkret. Seolah reputasi agama lebih penting daripada kehidupan perempuan yang sedang menjalaninya.

Kalimat “Islam memuliakan perempuan” diulang begitu sering sampai terdengar seperti slogan perusahaan. Sementara di dunia nyata, perempuan di banyak negara Muslim justru hidup dalam kombinasi mematikan antara patriarki, negara otoriter, kemiskinan, dan tafsir agama yang dipakai sebagai tongkat kontrol sosial.

Tidak semua negara Muslim seperti itu, tentu saja. Indonesia, misalnya, tidak masuk kelompok terburuk. Malaysia juga tidak. Tapi pola umumnya sulit diabaikan. Dari Afghanistan sampai Sudan, dari Iran sampai Somalia, perempuan berkali-kali menjadi pihak pertama yang dikorbankan ketika negara gagal, perang pecah, atau fundamentalisme menguat.

Tubuh perempuan selalu jadi wilayah yang paling cepat diatur.

Rambut diatur. Suara diatur. Cara duduk diatur. Cara tertawa diatur. Cara keluar rumah diatur.

Di Teheran, kematian Mahsa Amini tahun 2022 masih membekas. Ia ditangkap polisi moral Iran karena dianggap melanggar aturan hijab. Umurnya 22 tahun. Setelah kematiannya, perempuan-perempuan Iran membakar jilbab di jalanan sambil meneriakkan “Woman, Life, Freedom”. Rambut dipotong di depan kamera. Wajah-wajah marah memenuhi jalan.

Negara membalas dengan gas air mata, peluru, penangkapan.

Saya menonton beberapa videonya malam hari. Gambar goyang. Napas orang yang merekam terdengar berat. Ada perempuan muda berdiri di atas mobil sambil melepas hijabnya, rambut hitamnya diterpa angin malam. Di bawah, kerumunan bersorak. Video seperti itu punya jenis energi yang membuat dada agak sesak. Bukan heroik seperti film. Lebih dekat ke rasa putus asa yang sudah terlalu penuh.

Orang sering menyederhanakan persoalan ini menjadi “Islam versus Barat”. Cara pikir seperti itu malas sekali. Banyak negara Barat juga punya masalah misogini brutal. Kekerasan domestik tinggi. Pelecehan seksual merajalela. Hak aborsi diperdebatkan terus.

Masalahnya bukan kompetisi siapa paling buruk. 

Masalahnya; kenapa begitu banyak negara Muslim gagal memberi rasa aman dan kebebasan dasar untuk perempuan mereka sendiri?

Jawabannya tidak tunggal. Perang punya peran besar. Afghanistan hancur puluhan tahun. Yaman luluh lantak oleh konflik. Sudan terjebak perang saudara. Somalia compang-camping oleh kekacauan politik dan milisi bersenjata. Dalam situasi seperti itu, perempuan biasanya mengalami neraka berlapis; kekerasan seksual, perkawinan paksa, kemiskinan ekstrem, perdagangan manusia.

Agama lalu sering dipakai sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kontrol.

Bukan agamanya yang otomatis melahirkan penindasan, tapi relasi kuasa di sekitar tafsir agama. Sayangnya, banyak ulama dan elite politik di negara-negara tersebut justru menikmati posisi itu. Mereka bicara tentang kehormatan perempuan sambil membangun sistem yang membuat perempuan tidak bisa menentukan hidupnya sendiri.

Saya teringat wawancara seorang jurnalis Afghanistan dengan perempuan muda di Kabul, setelah Taliban kembali berkuasa. Gadis itu bilang, ia sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, membuka TikTok diam-diam, melihat perempuan di negara lain kuliah, bekerja, pergi ke konser. Kalimatnya sederhana, “Kami hidup di abad yang berbeda.”

Abad yang berbeda. Kalimat itu menempel terus di kepala saya.

Karena memang terasa seperti ada jurang waktu. Di satu tempat, perempuan memperdebatkan work-life balance dan burnout kantor startup. Di tempat lain, perempuan masih memperjuangkan hak untuk sekolah.

Bahkan untuk sekadar tertawa terlalu keras di ruang publik pun bisa jadi masalah.

Lucunya, banyak laki-laki dalam masyarakat seperti itu tetap merasa diri mereka pelindung moral. Mereka bicara soal menjaga perempuan sambil takut pada perempuan yang independen. Takut pada perempuan yang berpikir sendiri. Takut pada perempuan yang tidak tunduk.

Ketakutan itu sering dibungkus bahasa agama supaya terdengar suci.

Di Pakistan, kasus pembunuhan demi “kehormatan keluarga” masih terus terjadi. Perempuan dibunuh karena memilih pasangan sendiri. Karena menolak pernikahan. Karena dianggap mempermalukan keluarga. Kata “kehormatan” dipakai untuk menutupi pembunuhan.

Kata-kata memang sering dipakai untuk mencuci darah.

Saya juga agak muak melihat sebagian intelektual Muslim modern yang terlalu sibuk menjelaskan bahwa “Islam sebenarnya feminis” sambil menghindari kritik nyata terhadap negara-negara Muslim yang represif. Mereka menulis artikel panjang dalam bahasa Inggris akademis, tampil di konferensi internasional, lalu mendadak hati-hati ketika harus mengkritik Taliban, rezim Iran, atau hukum-hukum diskriminatif di negara Teluk.

Perempuan yang hidup di bawah sistem itu tidak punya kemewahan untuk bermain aman secara intelektual.

Laporan GIWPS sebenarnya bukan vonis final tentang seluruh dunia Islam. Tapi daftar itu seperti lampu merah besar yang berkedip-kedip terus. Terlalu banyak negara mayoritas Muslim masuk kategori buruk untuk perempuan. Terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan.

Orang bisa marah pada indeksnya. Bisa menuduh bias geopolitik. Bisa bilang Barat munafik.

Tapi faktanya, perempuan Afghanistan tetap tidak boleh sekolah. Perempuan Iran tetap ditangkap polisi moral. Perempuan Sudan tetap menghadapi kekerasan seksual dalam perang. Perempuan Yaman tetap menikah di usia anak.

Kadang saya merasa sebagian masyarakat lebih rela mempertahankan ilusi kehormatan kolektif daripada menghadapi kenyataan yang memalukan. Kritik terhadap kondisi perempuan dianggap serangan terhadap agama, padahal banyak perempuan Muslim sendiri yang berteriak soal ini sejak lama.

Mereka cuma sering dibungkam lebih cepat.

Di sebuah video dari Kabul yang sempat beredar tahun lalu, seorang perempuan berjalan cepat di trotoar sambil menunduk. Semua tubuhnya tertutup kain hitam. Jalanan berdebu. Mobil lewat pelan. Kamera merekam dari jauh. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada narasi.

Cuma kota yang terasa seperti sedang mengecilkan perempuan sedikit demi sedikit.