Soekarno Menyampaikan Pidato, Konsep Pancasila Kemudian Lahir

Ilustrasi/kompas.com

Ruangan itu tidak benar-benar sunyi. Kipas angin berputar pelan, kertas-kertas disusun tergesa, beberapa orang berdehem seperti sedang menahan sesuatu yang tidak nyaman. Di gedung tua di kawasan Gedung Chuo Sangi In—yang kelak dikenal sebagai Gedung Pancasila—orang-orang duduk dengan pakaian rapi, tapi kepala mereka dipenuhi hal-hal yang jauh dari rapi; kemerdekaan, kekuasaan, masa depan dan, tentu saja, siapa yang akan menentukan semuanya.

Di tengah itu, Soekarno berdiri.

Ia bukan satu-satunya yang punya gagasan. Sehari sebelumnya, Mohammad Yamin sudah lebih dulu menyampaikan rumusan dasar negara versinya. Di hari-hari itu, dalam sidang BPUPKI, gagasan tentang “Indonesia merdeka” bukan lagi utopia, tetapi proyek yang sedang disusun dengan tangan gemetar. Jepang, yang menduduki Hindia Belanda, mulai kehilangan pijakan dalam Perang Pasifik. Janji kemerdekaan dilontarkan, tapi siapa pun yang hadir di ruangan itu tahu; janji dari penguasa yang hampir kalah selalu punya nada yang aneh—terdengar seperti peluang sekaligus jebakan.

Soekarno tampak mengerti panggung seperti itu. Pidatonya panjang, berliku, dan—kalau dibaca hari ini—terasa seperti orang yang sedang mencoba menyusun dunia sambil berbicara. Ia tidak langsung masuk ke “lima sila”. Ia berputar lebih dulu; tentang nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, sampai kesejahteraan sosial. 

Kata-kata itu tidak jatuh dari langit. Ia mengambilnya dari perdebatan panjang yang sudah berlangsung sejak awal abad ke-20, dari ruang-ruang diskusi kecil di Bandung, dari tulisan-tulisan di koran pergerakan, dari pengalaman diasingkan di Ende dan Bengkulu. Suaranya, dalam catatan beberapa saksi, kadang meninggi, kadang turun seperti orang yang sedang meyakinkan diri sendiri.

Di satu titik, ia berhenti sebentar. Mengambil napas. Lalu mengucapkan istilah yang kemudian hidup jauh melampaui ruangan itu; Pancasila.

Bukan istilah yang sepenuhnya baru. Kata itu punya jejak dalam bahasa Sanskerta. Tapi pada saat itu, di ruangan yang bau kertas dan keringat, istilah itu seperti diberi fungsi baru—sebagai wadah dari sesuatu yang belum benar-benar jelas bentuknya. Lima prinsip yang ia sebutkan; kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ia bahkan sempat menawarkan versi yang lebih ringkas—Trisila, lalu diperas lagi jadi Ekasila; gotong royong. Seolah-olah ia sendiri sedang menguji, mana yang paling bisa bertahan?

Kalau diperhatikan, pidato itu bukan daftar yang rapi. Ia seperti tumpukan ide yang saling bersinggungan. Nasionalisme berdampingan dengan internasionalisme—dua hal yang, di banyak tempat, justru saling bertabrakan. Demokrasi disandingkan dengan gagasan “permusyawaratan” yang terasa lebih lokal. Ketuhanan disebut, tapi dengan nada yang mencoba menampung keragaman keyakinan, bukan menegaskan satu bentuk yang dominan. Ada semacam usaha merangkul semuanya, dan itu membuatnya terasa sekaligus luas dan samar.

Di kursi-kursi itu, para anggota BPUPKI mendengarkan dengan latar belakang yang tidak sama. Soepomo membawa gagasan negara integralistik yang cenderung menolak individualisme Barat. Ki Bagus Hadikusumo memiliki perhatian kuat pada posisi Islam dalam negara. Alexander Andries Maramis memikirkan bagaimana minoritas akan ditempatkan. Setiap kepala membawa kalkulasinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar netral di ruangan itu.

Lalu Soekarno berbicara tentang gotong royong. Ia menyebutnya sebagai inti, sebagai sesuatu yang “memeras” semua prinsip menjadi satu gagasan yang bisa dipahami rakyat. Kata itu terasa lebih membumi dibanding istilah-istilah besar sebelumnya. Mungkin karena ia tidak datang dari buku teori politik Eropa, tapi dari pengalaman sehari-hari; kerja bersama di sawah, membangun rumah, atau sekadar memindahkan sesuatu yang terlalu berat untuk diangkat sendiri. Tapi bahkan di situ, ada pertanyaan kecil yang menggantung—apakah konsep yang begitu cair bisa menjadi fondasi negara modern yang membutuhkan struktur dan hukum yang tegas?

Pidato selesai. Tepuk tangan terdengar, tapi tidak semua tepuk tangan punya arti yang sama. Ada yang benar-benar tergerak, ada yang sekadar mengikuti etiket. Beberapa orang mungkin sudah mulai menyusun bantahan di kepala mereka. Kalau hari itu diperlakukan sebagai “kelahiran”, kelahiran itu terasa berisik.

Setelah 1 Juni 1945, perdebatan tidak berhenti. Justru semakin intens. Panitia Sembilan dibentuk, menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Di situ, sila pertama memiliki tambahan tujuh kata yang kemudian menjadi sumber tarik-menarik serius; “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Perdebatan soal tujuh kata itu tidak dapat dipahami tanpa melihat ketegangan yang sudah ada sejak awal; antara kelompok nasionalis sekuler, nasionalis religius, dan berbagai arus Islam yang juga tidak tunggal.

Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945 dan momentum kemerdekaan benar-benar datang, keputusan harus diambil cepat. Pada 18 Agustus 1945, melalui PPKI, tujuh kata itu dihapus. Sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kompromi tercapai, tapi kata “kompromi” sendiri terasa terlalu halus untuk menggambarkan tekanan politik dan kegelisahan yang menyertainya.

Kembali ke 1 Juni 1945, sulit melihatnya sebagai momen yang bersih dan tunggal. Ia lebih mirip titik ketika berbagai arus bertemu, saling dorong, saling menguji batas. Soekarno memainkan peran penting, tentu saja. Ia punya kemampuan retorika yang tidak dimiliki banyak orang lain di ruangan itu. Ia tahu kapan harus mengutip, kapan harus mengulang, kapan harus menekan kata tertentu agar terasa penting. Tapi gagasan yang ia sampaikan tidak lahir dari ruang kosong. Ia hasil dari percakapan panjang, dari konflik, dari pengalaman kolektif yang tidak selalu harmonis.

Ada detail kecil yang sering terlewat ketika orang meromantisasi peristiwa itu. Kondisi kesehatan Soekarno saat itu tidak selalu prima. Ia sering kelelahan, bahkan dalam beberapa kesempatan harus berjuang melawan sakit. Namun di panggung seperti itu, tubuh yang lelah sering dipaksa tunduk pada tuntutan sejarah. Suara tetap harus lantang, gestur harus meyakinkan. Ada jarak antara kondisi fisik dan citra yang ditampilkan, dan jarak itu jarang dibicarakan.

Di luar gedung, Jakarta pada masa itu tidak sedang dalam keadaan stabil. Pendudukan Jepang membawa kekurangan pangan, kerja paksa, dan ketakutan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Orang-orang yang tidak duduk di BPUPKI punya masalah yang lebih konkret; bagaimana makan besok, bagaimana menghindari romusha, bagaimana bertahan. Pancasila, pada titik itu, mungkin terdengar seperti sesuatu yang jauh—abstrak, bahkan mewah.

Lalu kenapa pidato itu tetap bertahan? Mungkin karena ia menawarkan sesuatu yang cukup fleksibel untuk diisi ulang oleh generasi berikutnya. Pancasila tidak terlalu rinci sehingga mudah patah, tapi juga tidak sepenuhnya kosong. Ia memberi ruang bagi berbagai tafsir, dan di situlah kekuatan sekaligus sumber masalahnya. Setiap rezim setelah kemerdekaan mencoba “memiliki” Pancasila dengan caranya sendiri. Pada masa tertentu, ia dijadikan alat legitimasi kekuasaan; pada masa lain, ia dipanggil kembali sebagai semacam kompas moral yang konon netral.

Kembali membayangkan ruangan itu, dengan kipas angin yang berputar malas dan suara kertas yang bergesekan, terasa aneh membayangkan bahwa kata-kata yang dilontarkan di sana akan hidup selama puluhan tahun, diajarkan di sekolah, dihafalkan, diperdebatkan, bahkan kadang dipakai untuk menutup perdebatan. Soekarno mungkin menyadari dampaknya, tapi sejauh mana?

Pidato 1 Juni 1945 sering diperingati dengan upacara, dengan teks yang dibacakan ulang, dengan nada yang cenderung khidmat. Ada kecenderungan untuk merapikan semuanya, menjadikannya seolah-olah momen yang sepenuhnya jelas, penuh kesepakatan, dan tanpa keraguan. Padahal, kalau sedikit saja mendekat ke detailnya, yang terlihat justru sebaliknya—ketidakpastian, tarik-menarik, dan ide-ide yang belum sepenuhnya selesai.

Barangkali itu yang membuatnya tetap relevan. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin itu pula yang membuatnya mudah dipakai ke mana saja, tergantung siapa yang memegangnya, dan untuk tujuan apa.