Apa yang Disebut Voting Rights Act Tahun 1965?

Ilustrasi/theatlantic.com

Voting Rights Act tahun 1965 adalah undang-undang penting di Amerika Serikat yang dirancang untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi dalam pemungutan suara, terutama yang dialami oleh pemilih kulit hitam dan kelompok minoritas lainnya. 

Undang-undang ini ditandatangani menjadi hukum oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada 6 Agustus 1965, sebagai respons terhadap perjuangan panjang untuk hak suara yang dihadapi oleh komunitas kulit hitam di Amerika, terutama di negara bagian Selatan.

Latar belakang Voting Rights Act berakar pada praktik diskriminatif yang meluas, yang menghalangi banyak warga kulit hitam untuk memberikan suara. Meskipun Amandemen ke-15 Konstitusi AS yang disahkan pada tahun 1870 melarang diskriminasi pemilih berdasarkan ras, banyak negara bagian, terutama di Selatan, menerapkan berbagai taktik untuk mengelak dari ketentuan tersebut. 

Praktik seperti tes literasi, pajak pemungutan suara, dan persyaratan pendaftaran yang rumit, sering kali digunakan untuk menyingkirkan pemilih kulit hitam dan membatasi partisipasi mereka dalam proses politik.

Gerakan hak sipil yang berkembang pesat pada 1950-an dan 1960-an, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., menyoroti ketidakadilan ini dan menyerukan perubahan. 

Salah satu momen kunci yang memicu perhatian nasional terhadap isu hak suara adalah "Bloody Sunday" pada 7 Maret 1965, ketika demonstran hak sipil diserang secara brutal oleh polisi saat berusaha menyeberangi Jembatan Edmund Pettus di Selma, Alabama. Insiden ini menarik perhatian media dan publik, mendorong dukungan yang lebih besar untuk reformasi hak suara.

Voting Rights Act tahun 1965 secara khusus menargetkan praktik-praktik diskriminatif yang menghalangi pemilih. Salah satu ketentuan signifikan dari undang-undang ini adalah penghapusan tes literasi dan pajak pemungutan suara, yang sering digunakan untuk menyingkirkan pemilih kulit hitam. 

Selain itu, undang-undang ini memberi kekuatan untuk pemerintah federal dalam memantau dan mengawasi pemilihan di negara bagian dan daerah yang memiliki sejarah diskriminasi pemilih. Ini termasuk persetujuan federal untuk setiap perubahan dalam prosedur pemungutan suara di daerah-daerah tersebut.

Undang-undang ini juga mendirikan mekanisme untuk pendaftaran pemilih yang lebih adil dan transparan. Dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi pemilih untuk mendaftar dan memberikan suara, Voting Rights Act berusaha memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang ras atau latar belakang, memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi. Ini menciptakan landasan yang lebih kuat untuk partisipasi politik yang lebih luas di seluruh negara.

Dampak Voting Rights Act sangat signifikan dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun setelah undang-undang ini disahkan, jumlah pemilih kulit hitam yang terdaftar meningkat secara dramatis, dan lebih banyak kandidat kulit hitam mulai terpilih ke dalam jabatan publik. Undang-undang ini membantu mengubah lanskap politik di Amerika Serikat, memberi suara kepada jutaan orang yang sebelumnya terpinggirkan dan memastikan bahwa suara mereka didengar.

Meskipun Voting Rights Act merupakan pencapaian besar dalam perjuangan hak sipil, tantangan terhadap hak suara masih ada. Pada 2013, Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan dalam kasus Shelby County v. Holder yang melemahkan beberapa ketentuan dari Voting Rights Act, termasuk pengawasan federal terhadap perubahan pemungutan suara di negara bagian tertentu. Keputusan ini memicu kekhawatiran kebangkitan praktik diskriminasi dan penghalangan pemilih di beberapa daerah.

Hmm... ada yang mau menambahkan?