Inflasi, Harga Minyak Dunia, dan Rapuhnya Ketahanan Negara

Ilustrasi/rmol.id

Pom bensin selalu terlihat lebih muram ketika harga minyak dunia naik. Angka digital bergerak cepat. Bunyi “klik” nozzle terdengar lebih tajam dari biasanya. Sopir truk menghela napas sambil melihat layar pengisian seperti orang baru menerima kabar buruk dari bank. Di Pelabuhan Tanjung Priok, kontainer tetap dibongkar. Kapal tetap datang. Forklift tetap bergerak. Ekonomi modern tidak pernah benar-benar berhenti. Ia cuma jadi lebih mahal.

Mei 2026, harga minyak dunia menembus USD 101 per barel. Ketegangan di Timur Tengah kembali memercikkan kepanikan pasar. Selat Hormuz disebut-sebut lagi di televisi, jalur sempit yang dilewati sekitar seperlima perdagangan minyak global. Nama-nama yang terasa jauh bagi sebagian orang—Iran, Israel, Arab Saudi—mendadak mempengaruhi harga cabai di pasar tradisional dan ongkos truk sayur antarkota.

Itulah bagian yang kadang terasa absurd dari energi fosil; hidup sehari-hari orang biasa dapat terguncang oleh konflik ribuan kilometer jauhnya.

Seseorang di Semarang mengeluh harga telur naik. Seorang pengemudi ojek online di Makassar mulai mengurangi narik malam hari karena bensin makin menggerus pendapatan. Pabrik tekstil di pinggiran Bandung menghitung ulang biaya distribusi. Semua saling terhubung oleh cairan hitam purba yang dibakar mesin.

Kita sering bicara “kedaulatan negara” dengan nada besar—militer, bendera, diplomasi, pidato presiden. Padahal sebuah negara bisa terlihat sangat rapuh hanya karena harga minyak naik beberapa dolar.

Saya kadang merasa minyak bumi adalah bentuk penjajahan modern yang paling halus. Negara merasa merdeka, punya parlemen, punya tentara, punya lagu kebangsaan. Lalu satu gejolak geopolitik terjadi, dan seluruh struktur ekonomi langsung limbung seperti bangunan yang fondasinya ternyata keropos.

Indonesia pernah merasakan itu berkali-kali. Tahun 1970-an saat booming minyak, negara ini sempat merasa kuat sebagai eksportir minyak melalui OPEC. Uang mengalir. Pemerintah membangun jalan, bendungan, proyek besar. Minyak terlihat seperti berkah nasional.

Lalu waktu berjalan.

Sumur-sumur tua menurun produksinya. Konsumsi domestik naik gila-gilaan karena jumlah kendaraan meledak. Kota-kota tumbuh tanpa transportasi publik memadai. Orang membeli motor karena trotoar buruk, dan bus sering terasa seperti hukuman sosial. Indonesia berubah jadi importir minyak bersih. Ketergantungan makin besar.

Setiap kali harga minyak dunia melonjak, APBN seperti dipukul dari dalam.

Pemerintah menghadapi dilema klasik; subsidi atau kemarahan publik. Dua-duanya mahal. Subsidi membebani fiskal. Harga naik membuat masyarakat marah. Demo mahasiswa muncul lagi. Sopir angkot protes. Nelayan mengeluhkan solar.

Lalu pejabat bicara soal “situasi global”. Kalimat itu selalu terdengar dingin bagi orang yang penghasilannya harian.

Masalah energi fosil bukan cuma soal harga. Ia juga menciptakan struktur politik global yang aneh. Negara-negara kaya minyak bisa sangat berpengaruh meski secara demokrasi atau hak asasi manusia penuh masalah. Dunia modern tetap harus menjaga hubungan dengan mereka karena ekonomi global haus energi setiap hari.

Lihat saja bagaimana setiap ketegangan di Timur Tengah langsung membuat pasar gugup. Investor panik bukan karena kemanusiaan semata, namun karena tanker minyak bisa terganggu. Ada sesuatu yang agak sinis di situ. Perang bisa berubah menjadi grafik harga komoditas.

Sementara itu negara berkembang seperti Indonesia berada di posisi yang tidak nyaman. Terlalu miskin untuk sepenuhnya mandiri energi bersih dengan cepat, tetapi terlalu bergantung pada impor energi fosil untuk tenang menghadapi gejolak global.

Pemerintah sering bicara transisi energi. Seminar digelar. Panel surya dipamerkan di konferensi hotel berbintang. Kata “net zero emission” terdengar makin sering. Saya tidak menertawakan itu. Transisi memang perlu. Masalahnya, realitas di lapangan jauh lebih berantakan dibanding presentasi PowerPoint kementerian.

Coba lihat jalan raya sore hari di Jabodetabek. Lautan motor. Mobil SUV besar dengan satu penumpang. Truk diesel tua mengeluarkan asap hitam. Seluruh ritme ekonomi Indonesia masih bergerak dengan bensin dan solar. Bahkan listrik pun sebagian besar masih bergantung pada batu bara.

Kadang pembicaraan tentang energi hijau terdengar seperti percakapan elite perkotaan yang lupa mayoritas dunia masih bergantung pada bahan bakar paling kotor.

Saya pernah naik bus antarkota malam dari Semarang ke Yogyakarta beberapa tahun lalu. Bau solar di terminal begitu tebal sampai tenggorokan terasa kering. Sopir bus membuka kap mesin sambil merokok kretek. Tangannya hitam oleh oli. Mesin tua itu meraung seperti hewan kelelahan. Seluruh perjalanan ekonomi negeri ini sebenarnya berdiri di atas suara mesin semacam itu.

Ketahanan energi bukan slogan teknokratik. Ia sangat fisik. Sangat konkret. Bau bensin, kabel listrik, kapal tanker, jalur pipa, batu bara basah di pelabuhan, generator cadangan saat listrik mati.

Orang sering membayangkan kedaulatan nasional dalam bentuk tank dan jet tempur. Padahal pom bensin kosong bisa lebih cepat menciptakan kepanikan sosial daripada ancaman invasi.

Sri Lanka memberi contoh brutal beberapa tahun lalu. Krisis ekonomi membuat impor bahan bakar terganggu. Antrean panjang kendaraan mengular berjam-jam. Orang tidur di mobil demi bensin. Ekonomi lumpuh perlahan. Negara modern ternyata bisa terlihat sangat rapuh ketika energi macet.

Hal yang membuat situasi sekarang lebih rumit adalah dunia belum benar-benar siap meninggalkan minyak, tetapi juga tidak bisa terus bergantung padanya tanpa konsekuensi besar. Negara-negara kaya mendorong energi hijau sambil tetap mengonsumsi energi dalam jumlah masif. Negara berkembang diminta bertransisi cepat padahal infrastrukturnya belum siap.

Lalu ada sisi manusia yang jarang dibahas; kenyamanan. Orang suka kendaraan pribadi. AC menyala terus. Pengiriman instan. Penerbangan murah. Semua ingin cepat, dingin, praktis. Energi fosil memberi ilusi bahwa dunia bisa bergerak tanpa batas.

Harga USD 101 per barel seperti alarm kecil yang mengingatkan betapa rapuh ilusi itu. Modernitas global dibangun di atas asumsi bahwa energi akan selalu tersedia murah. Ketika asumsi itu goyah, semua ikut gemetar; harga makanan, ongkos logistik, tiket pesawat, biaya produksi pabrik, bahkan harga kopi di kafe.

Di ruang rapat perusahaan logistik, orang mulai menghitung ulang biaya distribusi per kilometer. Di pasar tradisional, pedagang tidak peduli grafik Brent Crude atau West Texas Intermediate. Mereka cuma tahu distributor bilang ongkos naik lagi.

Tubuh ekonomi akhirnya selalu kembali ke tubuh manusia biasa.

Ada ironi lain yang sulit diabaikan. Negara-negara yang paling rentan terhadap gejolak energi sering kali justru memiliki sumber daya alam besar. Batu bara, nikel, gas, sawit. Tetapi kekayaan sumber daya tidak otomatis berarti ketahanan energi. Kadang malah melahirkan ketergantungan model baru; ekspor mentah, oligarki energi, politik izin tambang, kerusakan lingkungan.

Kedaulatan energi terdengar gagah dalam pidato. Realitasnya jauh lebih kotor. Ada kontrak migas, lobi korporasi, subsidi politik, permainan mata uang dolar, jalur laut strategis, sampai perang bayangan antarnegara.

Lalu di ujung rantai itu, seseorang berdiri di depan mesin pengisian bensin sambil menatap angka rupiah terus bertambah sebelum tangki penuh.