MBG, Hilirisasi Danantara, dan Multiplier Effect yang Terasa Kabur

Ilustrasi/cnbcindonesia.com

Angka 5,61% terdengar bersih di layar televisi. Grafik naik. Presenter berita ekonomi tersenyum dengan nada yang dibuat optimistis. Di ruang konferensi kementerian, slide PowerPoint bergerak cepat; pertumbuhan terjaga, konsumsi meningkat, belanja pemerintah akseleratif. Kata-kata seperti “resiliensi” dan “momentum” beterbangan seperti brosur seminar bisnis.

Di tempat lain, seseorang keluar gedung, naik motor, berhenti di lampu merah, membuka aplikasi pinjaman online karena uang belanja minggu ini mulai seret.

Ekonomi modern sering punya dua wajah yang hidup berdampingan tanpa benar-benar saling menyapa.

Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61%. Pemerintah mendorong narasi bahwa akselerasi belanja negara menjadi mesin utama; program Makan Bergizi Gratis, proyek hilirisasi melalui Danantara, pembangunan infrastruktur lanjutan, belanja sosial, distribusi pangan. Secara teori ekonomi, semua itu masuk akal. Negara membelanjakan uang, uang berputar, konsumsi naik, produksi bergerak, lapangan kerja tercipta. Multiplier effect.

Saya selalu merasa istilah “multiplier effect” terdengar terlalu steril untuk sesuatu yang sangat berisik di lapangan. Karena efek pengganda itu sebenarnya punya bau, suara, dan wajah manusia.

Di sebuah dapur di Klaten, misalnya, panci besar mendidih sejak subuh. Para wanita memotong wortel sambil berkeringat di depan kompor gas industri. Program makan gratis membuat mereka menyiapkan makanan secara rutin untuk anak sekolah. Pedagang lokal kecipratan pesanan lebih besar. Distributor beras ikut bergerak. Sopir pikap bolak-balik mengantar bahan makanan.

Secara teknis, itu multiplier effect.

Masalahnya, ekonomi-politik Indonesia jarang sesederhana diagram panah dalam buku kuliah.

Belanja besar pemerintah memang bisa menggerakkan ekonomi cepat. Itu fakta. Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, pernah memakai belanja negara besar-besaran lewat New Deal untuk menahan kehancuran sosial saat Great Depression. Tiongkok juga bertahun-tahun membangun pertumbuhan lewat proyek infrastruktur masif. Jalan tol, pelabuhan, rel kereta, kawasan industri.

Negara memang punya kemampuan unik; menghidupkan ekonomi bahkan ketika sektor swasta ragu bergerak. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mengganggu daripada sekadar “berapa persen pertumbuhan?”

Siapa sebenarnya yang menikmati putaran uang itu?

Karena angka pertumbuhan bisa tinggi, sementara rasa aman ekonomi masyarakat tetap tipis. Orang masih takut sakit karena biaya rumah sakit. Masih takut kehilangan kerja. Masih takut harga beras naik mendadak. Statistik makro kadang terlihat sehat sementara psikologi publik tetap rapuh.

Di mana-mana, orang-orang bicara soal harga minyak goreng, cicilan motor, biaya sekolah anak. Tidak ada yang bicara GDP. Tidak ada yang peduli rasio incremental capital output. Ekonomi riil di kepala banyak orang sebenarnya sederhana; apakah hidup terasa sedikit lebih longgar atau justru makin sempit?

Program makan bergizi gratis menarik, karena ia menyentuh lapisan yang sangat konkret. Anak sekolah makan. Petani punya pasar. UMKM katering hidup. Secara politik, program seperti itu kuat sekali karena manfaatnya terlihat langsung. Piring makan lebih mudah dipahami daripada reformasi fiskal.

Saya tidak termasuk kelompok yang otomatis sinis terhadap belanja sosial besar. Negara memang seharusnya hadir lebih nyata dalam kehidupan warga, terutama di negara dengan ketimpangan tinggi seperti Indonesia. Masalah muncul ketika belanja besar berubah menjadi semacam kosmetik pertumbuhan. Karena uang negara di Indonesia punya kebiasaan bocor ke terlalu banyak tangan sebelum sampai ke tujuan akhir. 

Lalu masuk isu hilirisasi.

Danantara diposisikan sebagai kendaraan strategis untuk mempercepat industrialisasi dan investasi bernilai tambah. Narasinya besar; jangan lagi ekspor bahan mentah, bangun industri pengolahan sendiri, ciptakan rantai pasok domestik, naik kelas menjadi negara industri modern.

Kedengarannya sangat patriotik. Dan memang ada logika kuat di sana.

Indonesia terlalu lama menjual tanah dan isi perut buminya dalam bentuk mentah. Nikel dikirim keluar, lalu negara lain yang menikmati margin industri baterai dan kendaraan listrik. Batu bara diekspor, sementara nilai tambah tinggi terjadi di luar negeri.

Hilirisasi mencoba membalik pola itu.

Tetapi saya sering merasa publik Indonesia terlalu cepat menganggap hilirisasi otomatis identik dengan kesejahteraan luas. Padahal industrialisasi modern juga bisa sangat eksklusif. Kawasan industri tumbuh, ekspor naik, investor senang, tetapi pekerja lokal tetap menerima upah rendah dengan kontrak rapuh.

Coba lihat beberapa kawasan tambang dan smelter. Ada gedung baru, alat berat, jalan hauling raksasa, tetapi desa sekitar kadang masih kesulitan air bersih atau fasilitas kesehatan layak. Pertumbuhan hadir secara visual, tetapi distribusinya terasa timpang.

Ekonomi Indonesia punya bakat aneh; terlihat sibuk sekali, tetapi manfaatnya sering terkonsentrasi.

Saya beberapa kali memperhatikan pola pemberitaan ekonomi nasional. Ketika pertumbuhan tinggi, elite politik bicara soal optimisme. Ketika pertumbuhan melemah, rakyat diminta memahami situasi global. Ada semacam asimetri emosional dalam cara negara menjelaskan ekonomi. Keberhasilan terasa milik pemerintah. Kesulitan terasa tanggung jawab publik bersama. Padahal belanja negara berasal dari pajak masyarakat juga.

Yang membuat 2026 menarik adalah pemerintah tampak sangat sadar bahwa legitimasi politik tidak cukup dibangun lewat stabilitas makro. Orang perlu merasakan sesuatu secara langsung. Makan gratis, bantuan sosial, proyek hilirisasi, pembangunan infrastruktur—semuanya punya dimensi politik yang sangat jelas. Negara ingin terlihat hadir secara fisik.

Masalahnya, negara modern sering lebih pandai menciptakan sensasi pertumbuhan daripada menciptakan rasa aman jangka panjang. Orang bisa menikmati bantuan sementara sambil tetap merasa masa depannya kabur.

Lalu ada persoalan klasik yang selalu datang diam-diam; kualitas belanja. Negara bisa menggelontorkan uang besar, tetapi, kalau eksekusinya buruk, efek penggandanya mengecil drastis. Jalan dibangun asal-asalan. Program pangan jadi proyek formalitas. Hilirisasi berhenti di ekstraksi semi-mentah tanpa transfer teknologi serius.

Belanja pemerintah besar tidak otomatis berarti transformasi ekonomi besar. Kadang cuma menghasilkan foto peresmian.

Saya teringat percakapan dengan seorang sopir taksi yang saya tumpangi. Ia menunjuk deretan pabrik besar sambil berkata, “Industri banyak, Bang. Duit juga banyak muter. Tapi hidup ya gini-gini aja.”

Kalimat itu terdengar lebih jujur daripada banyak laporan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya bukan cuma soal seberapa cepat uang bergerak, tetapi ke mana uang itu berhenti paling lama. Kalau sebagian besar akhirnya mengendap di kelompok yang sama terus-menerus, masyarakat bawah hanya kebagian percikan kecil dari mesin besar bernama pertumbuhan nasional.

Tetap saja, pemerintah mungkin tidak punya banyak pilihan selain belanja agresif. Dunia sedang tidak stabil. Harga energi bergejolak. Ekonomi global melambat. Konsumsi domestik harus dijaga. Dalam situasi seperti itu, negara memang sering menjadi pembeli terakhir yang menjaga mesin ekonomi tetap menyala.

Saya mengerti logikanya.

Yang membuat saya gelisah justru pertanyaan setelah grafik pertumbuhan diumumkan dan konferensi pers selesai; apakah angka 5,61% itu benar-benar tinggal di tubuh masyarakat, atau cuma lewat sebentar di layar Bloomberg dan pidato pejabat sebelum menguap lagi seperti proyek-proyek lama yang papan namanya masih berdiri sementara cat tembok di belakangnya sudah mulai mengelupas.