Kasus Nadiem dan Masalah Laten yang Menghantui Indonesia

Ilustrasi/jawapos.com

Nama Nadiem Makarim dulu membawa semacam fantasi baru ke birokrasi Indonesia. Anak muda. Pendiri startup. Presentasi rapi. Bahasa Inggris lancar. Kaos hitam. Orang yang terlihat lebih cocok bicara soal artificial intelligence di auditorium kaca SCBD, daripada duduk di ruang rapat kementerian yang lampunya pucat dan map-mapnya menumpuk di meja panjang.

Lalu sekarang muncul angka yang terasa seperti angka dari film kriminal; tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp4,87 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah. Beritanya muncul di mana-mana. Timeline penuh debat. Orang langsung terpecah jadi dua kubu kasar; “dia dikorbankan” atau “memang korup”. Sering kali tanpa membaca detail kasusnya. 

Saya sendiri tidak tahu apakah Nadiem benar atau bersalah. Pengadilan yang harus menentukan itu, bukan keramaian media sosial. Ada dokumen. Ada jaksa. Ada pembelaan. Ada proses hukum yang seharusnya berjalan tanpa histeria digital.

Tetapi ada sesuatu yang terasa mengganggu, jauh sebelum putusan akhir keluar.

Rasa takut.

Bukan takut korupsi. Itu jelas perlu diberantas. Yang terasa aneh adalah munculnya rasa takut masuk pemerintahan di kalangan orang-orang yang sebenarnya mungkin dibutuhkan negara. Anak muda yang pintar. Orang teknologi. Profesional swasta. Orang yang terbiasa kerja cepat dan berpikir eksperimental. Mereka melihat kasus seperti ini, lalu diam-diam menghitung risiko pribadi. “Kalau masuk pemerintahan lalu terseret kasus, bagaimana?”

Kalimat seperti itu sekarang makin sering terdengar di obrolan kopi, grup WhatsApp, ruang coworking. Dan saya mengerti kenapa.

Birokrasi Indonesia punya karakter yang berbeda dengan dunia startup. Di startup, kesalahan sering dianggap bagian dari eksperimen. Produk gagal, pivot. Strategi salah, ubah arah. Investor marah, rapat lagi. Dunia bergerak cepat dan sering memaafkan kegagalan selama ada pertumbuhan.

Pemerintahan tidak bekerja seperti itu. Satu tanda tangan bisa menjadi barang bukti bertahun-tahun kemudian. Satu keputusan pengadaan bisa berubah menjadi pemeriksaan panjang.

Dan birokrasi Indonesia punya sejarah administrasi yang sering kusut sekali. Aturan berlapis-lapis. Interpretasi hukum berubah tergantung situasi politik. Dokumen bisa hilang. Proses bisa kabur. Orang-orang yang awalnya datang dengan idealisme kadang perlahan belajar satu hal sederhana; di pemerintahan, keselamatan pribadi sering lebih penting daripada keberanian mengambil keputusan. Karena keputusan punya jejak.

Saya ingat bagaimana Nadiem dulu diperlakukan hampir seperti simbol generasi baru Indonesia. Pendiri Gojek yang dianggap berhasil memecahkan masalah transportasi urban dengan teknologi. Banyak anak muda kota melihatnya sebagai bukti bahwa orang Indonesia bisa membangun perusahaan modern yang tidak kalah dari Silicon Valley. Ketika ia masuk kabinet Joko Widodo, reaksinya nyaris seperti transfer pemain besar dalam sepak bola.

“Orang pintar akhirnya masuk pemerintah.”

Kalimat itu dulu terdengar optimistis.

Lalu sekarang orang-orang melihat foto Nadiem memakai rompi tahanan di berbagai thumbnail YouTube, dan mulai berpikir ulang soal seluruh gagasan itu.

Saya pikir ini masalah yang lebih serius daripada sekadar nasib satu orang.

Negara modern sebenarnya sangat membutuhkan orang-orang kompeten masuk ke birokrasi. Masalahnya, birokrasi Indonesia sering tampak seperti rawa yang membuat banyak orang waras memilih jaga jarak. Mereka lebih nyaman membangun startup, jadi konsultan, pindah ke Singapura, kerja remote untuk perusahaan asing, atau sekadar hidup aman tanpa urusan dengan negara.

Insentifnya terlalu aneh. Kalau sukses di swasta tapi tak mau masuk pemerintahan, paling dihujat netizen beberapa hari. Kalau gagal di pemerintahan, nama bisa rusak permanen.

Kasus Chromebook sendiri sejak awal memang kontroversial. Pengadaan laptop berbasis ChromeOS untuk sekolah-sekolah dinilai sebagian pihak tidak efektif, terutama karena banyak wilayah Indonesia punya akses internet buruk. Kritik soal itu sebenarnya sudah muncul jauh sebelum proses hukum. Banyak guru di daerah mengeluh. Ada sekolah yang kesulitan memanfaatkan perangkat tersebut secara maksimal.

Tetapi kritik kebijakan berbeda dengan tuduhan korupsi. Dua hal itu sering dicampuradukkan publik.

Media sosial Indonesia punya kebiasaan brutal; seseorang bisa berubah dari “visioner” menjadi “penjahat” hanya dalam satu siklus algoritma. Orang yang dulu dielu-elukan kini dijadikan meme. Foto lama diangkat lagi. Cuplikan wawancara lama dipotong-potong. Semua terasa seperti arena gladiator digital.

Dan publik Indonesia sebenarnya suka sekali melihat figur elite jatuh. Ada kenikmatan sosial tertentu ketika tokoh terkenal tersandung. Mungkin karena masyarakat terlalu lama hidup dengan ketimpangan, terlalu sering melihat elite lolos dari masalah. Ketika satu elite besar jatuh, publik seperti mendapat pelepasan emosional.

Masalahnya, efek sampingnya tidak kecil. Anak-anak muda yang tadinya punya minat masuk sektor publik mulai berpikir lebih dingin. Mereka melihat kompleksitas hukum, politik, media sosial, rivalitas kekuasaan, lalu bertanya; untuk apa?

Untuk apa masuk sistem yang bisa mengunyah reputasi bertahun-tahun hanya dalam beberapa bulan?

Saya pernah mendengar seorang profesional teknologi berbicara di sebuah acara startup di Jakarta Selatan, “Masuk pemerintahan di Indonesia itu seperti masuk hutan dengan sepatu putih.”

Kalimatnya terdengar bercanda, tapi tidak sepenuhnya lucu.

Birokrasi Indonesia memang punya sejarah panjang membuat orang-orang teknokrat frustrasi. Bahkan sebelum era Nadiem, banyak profesional masuk pemerintahan dengan energi besar lalu perlahan melemah. Reformasi mentok. Politik menghambat. Struktur terlalu tua. Ego antar lembaga bisa absurd. Belum lagi budaya asal aman yang sangat kuat.

Kadang orang paling berbahaya dalam birokrasi bukan yang paling korup, tapi yang paling takut mengambil keputusan. Karena ketakutan membuat negara lumpuh secara diam-diam.

Publik juga sering kontradiktif. Kita ingin pemerintahan diisi orang cerdas dan inovatif, tetapi, ketika mereka membuat keputusan berisiko, publik juga siap menghancurkan mereka jika hasilnya gagal atau bermasalah. Pemerintahan modern sebenarnya penuh area abu-abu teknis yang sulit dijelaskan dalam potongan video TikTok 45 detik.

Laptop Chromebook mungkin terdengar sederhana bagi publik; beli laptop untuk sekolah. Padahal di balik itu ada vendor, spesifikasi, tender, kebutuhan pendidikan, lobi industri, tekanan politik, anggaran triliunan rupiah, birokrasi pengadaan, audit, dan entah berapa banyak rapat yang melelahkan.

Negara modern berjalan lewat dokumen yang sangat membosankan. Dan satu dokumen bisa mengubah hidup orang.

Saya tidak sedang mengatakan pejabat harus dikasih kekebalan hukum. Tidak. Kalau memang ada korupsi, ya harus diproses. Uang publik bukan mainan. Masalahnya, sistem juga harus bisa membedakan antara niat jahat, kebijakan gagal, salah hitung, dan kriminalitas murni. Kalau semua risiko kebijakan ujungnya terasa seperti ancaman pidana besar, orang-orang kompeten akan memilih menjauh.

Yang tersisa nanti justru tipe manusia paling aman; tidak kreatif, tidak berani, tidak punya gagasan besar, tetapi sangat pandai bertahan hidup dalam birokrasi. Dan itu jauh lebih mengerikan dalam jangka panjang.

Kadang saya membayangkan percakapan diam-diam di kepala banyak anak muda Indonesia sekarang. Mereka melihat negara penuh masalah; pendidikan kacau, transportasi kacau, birokrasi lambat, digitalisasi setengah matang. Mereka ingin memperbaiki sesuatu. Lalu mereka melihat apa yang terjadi pada figur publik yang masuk sistem dan tersandung kasus. Energi mereka langsung turun.

Mungkin mereka tetap mencintai Indonesia. Tetapi mereka memilih mencintainya dari jarak aman.

Ruang rapat kementerian lalu kembali diisi wajah-wajah lama yang tahu cara bertahan, tahu cara bicara aman, tahu kapan harus diam.

Dan di luar gedung, anak-anak pintar sibuk membuat startup pengiriman kopi atau aplikasi produktivitas sambil berkata, “Gue nggak mau masuk politik.”