Rambut Siswi Dipotong Paksa, Masalah Klasik Pendidikan Indonesia

Ilustrasi/jawapos.com

Suara gunting itu terdengar lirih, sebenarnya. Bukan suara dramatis seperti di film. Rambut jatuh ke lantai kelas, sedikit demi sedikit, tipis seperti serabut sapu. Seorang siswi menahan tangis. Yang lain menunduk. Guru BK berdiri di depan mereka sambil memegang gunting, menjalankan sesuatu yang entah dianggap disiplin, entah dianggap kuasa.

Lalu video dan foto-fotonya menyebar.

Indonesia memang aneh dalam urusan rambut perempuan. Negara ini bisa terlihat sangat santai terhadap korupsi miliaran rupiah, tetapi mendadak tegang ketika menemukan poni terlalu panjang atau warna rambut yang dianggap “tidak sesuai aturan”. Rambut sering diperlakukan seperti indikator moral. Sedikit keluar dari standar, lalu muncul dorongan untuk “menertibkan”.

Kasus di SMKN 2 Garut itu terasa seperti potongan kecil dari tradisi panjang pendidikan Indonesia yang terlalu sering mencampur disiplin dengan penghinaan.

Rambut delapan belas siswi dipotong secara paksa oleh guru BK. Publik menganggap alasannya tidak masuk akal. Sebagian disebut karena rambut dicat, sebagian karena model rambut dianggap melanggar aturan sekolah. Detail-detailnya berubah-ubah di media sosial, seperti biasa. Tetapi inti masalahnya tidak berubah; tubuh murid diperlakukan seperti properti institusi.

Dan anehnya, praktik semacam itu masih sering dibela.

Orang-orang generasi lebih tua kadang langsung mengeluarkan kalimat otomatis, “Dulu kami juga digituin.” Seolah pengalaman dipermalukan di masa lalu otomatis membuat tindakan itu benar. Saya selalu merasa kalimat itu punya nada pasrah yang menyeramkan. Kekerasan diwariskan seperti resep keluarga. 

Sekolah di Indonesia punya sejarah panjang soal obsesi terhadap kerapian fisik. Rambut, kaus kaki, panjang rok, sepatu, kuku. Energinya luar biasa besar. Kadang lebih besar daripada perhatian terhadap kualitas perpustakaan atau kemampuan guru menjelaskan pelajaran.

Saya pernah melihat siswa SMA dijemur di lapangan karena rambutnya menyentuh kerah. Pernah lihat anak disuruh push-up gara-gara tidak memakai ikat pinggang. Pernah dengar cerita murid yang rambutnya dipotong di depan teman-temannya, sambil ditertawakan satu kelas. Ritual-ritual kecil seperti itu begitu normal, sampai banyak orang tidak sadar betapa anehnya semua itu.

Bayangkan kalau hal semacam itu terjadi di kantor profesional. Seorang manajer memotong rambut pegawai di ruang rapat karena dianggap tidak rapi. Orang pasti langsung menyebutnya pelecehan atau abuse of power.

Di sekolah, tindakan yang sama sering dibungkus kata “pendidikan karakter”.

Yang bikin kasus Garut terasa lebih kasar adalah detail visualnya. Rambut perempuan punya beban sosial berbeda dibanding rambut laki-laki. Banyak siswi merawat rambut mereka bertahun-tahun. Ada yang menunggu panjangnya tumbuh pelan-pelan. Ada yang merasa percaya diri justru lewat model rambut tertentu. Rambut bukan sekadar helai mati biologis seperti argumen orang-orang yang suka meremehkan isu ini. Rambut terkait identitas, rasa malu, cara seseorang melihat dirinya sendiri ketika bercermin sebelum berangkat sekolah.

Dan semua itu dipotong paksa oleh orang yang mestinya bertugas membimbing.

Guru BK di Indonesia sering berada di posisi yang aneh. Nama resminya “bimbingan konseling”, tetapi, dalam praktik sehari-hari, banyak murid justru melihat ruang BK seperti kantor polisi mini di sekolah. Tempat siswa dipanggil kalau bermasalah. Tempat interogasi. Tempat hukuman administratif.

Konseling berubah jadi kontrol.

Saya membaca respons publik soal kasus ini, dan pola komentarnya sangat bisa ditebak. Sebagian marah besar. Sebagian lagi membela sekolah sambil bicara soal aturan. Kata “disiplin” muncul terus-menerus seperti mantra sakti. Masalahnya, disiplin macam apa yang bergantung pada rasa malu?

Kalau tujuan pendidikan benar-benar membentuk manusia untuk dewasa, kenapa begitu banyak metode yang dipakai justru terasa seperti latihan penaklukan? Anak-anak disuruh patuh bukan karena memahami alasan aturan, tetapi karena takut dipermalukan.

Dan rasa takut memang efisien. Cepat. Murah. Tidak perlu dialog panjang. Makanya banyak institusi menyukainya.

Kasus ini kemudian sampai ke perhatian Dedi Mulyadi. Nama Dedi Mulyadi memang hampir selalu muncul dalam isu pendidikan dan disiplin sosial di Jawa Barat. Ia punya gaya populis yang kuat; turun langsung, bicara lugas, kadang emosional di depan kamera. Dalam banyak kasus, publik menyukai pendekatan itu karena terasa lebih cepat dibanding birokrasi pendidikan yang lamban dan formal.

Tetapi yang menarik justru reaksi netizen. Orang-orang marah bukan hanya pada tindakan memotong rambut, tapi pada mentalitas di belakangnya. Banyak yang mulai lelah dengan budaya sekolah yang terlalu sibuk mengontrol tampilan luar murid sambil mengabaikan hal-hal yang lebih substansial.

Sekolah Indonesia kadang terasa seperti tempat yang sangat mencintai kepatuhan visual. Rambut harus begini. Sepatu harus begitu. Barisan harus lurus. Upacara harus sempurna. Anak-anak dipaksa masuk cetakan yang sama terus-menerus, lalu kita heran kenapa banyak siswa tumbuh tanpa rasa percaya diri atau takut mengemukakan pendapat.

Saya tahu ada orang yang akan membaca kritik seperti ini lalu buru-buru berkata, “Kalau tidak ada aturan, nanti sekolah jadi liar.”

Masalahnya bukan keberadaan aturan. Sekolah memang perlu aturan. Yang dipersoalkan adalah kenikmatan tersembunyi sebagian institusi terhadap kontrol tubuh. Itu beda.

Dan kontrol tubuh perempuan selalu punya nuansa tambahan yang lebih mengganggu. Rambut siswi lebih sering dipantau dibanding rambut siswa. Rok diukur. Cara duduk diatur. Kulit dipersoalkan. Sekolah sering berbicara tentang moral dengan bahasa yang diam-diam sangat fisikal. Potongan rambut jadi semacam simbol penertiban.

Saya membayangkan suasana setelah kejadian itu selesai. Kelas kembali normal. Pelajaran berjalan lagi. Bel berbunyi. Anak-anak pulang sambil membuka ponsel dan membaca diri mereka sendiri sudah viral di media sosial. Rambut yang tadi dipotong mungkin masih terasa ringan aneh di kepala. Potongannya tidak rata. Ada bagian yang terlalu pendek.

Hal-hal seperti itu tinggal lama di ingatan.

Orang dewasa sering lupa betapa brutalnya rasa malu di usia sekolah. Masa remaja membuat semua terasa lebih besar; komentar teman, tatapan orang, perubahan kecil di tubuh sendiri. Dipermalukan di depan kelas bisa menetap bertahun-tahun lebih lama daripada nilai matematika atau rumus fisika yang dipelajari di sekolah.

Lalu muncul pembelaan klasik; guru juga manusia, guru bisa khilaf.

Ya, tentu saja. Saya tidak tertarik menjadikan guru BK itu monster kartun hitam-putih. Dunia nyata lebih kusut daripada itu. Sangat mungkin ia percaya sedang menjalankan tugas. Sangat mungkin budaya sekolah bertahun-tahun membuat tindakan seperti itu terasa normal baginya. Justru itu yang mengganggu. Kekerasan kecil sering lahir dari kebiasaan administratif, bukan dari niat jahat besar. Orang terbiasa melakukannya sampai tidak sadar sedang melukai.

Di banyak sekolah Indonesia, hukuman fisik ringan masih dianggap nostalgia lucu. Cubitan guru. Penggaris ke tangan. Telinga dijewer. Anak disuruh berdiri di depan kelas. Semua itu diceritakan ulang sambil tertawa di reuni-reuni sekolah, seolah penghinaan masa kecil otomatis berubah romantis setelah cukup lama berlalu.

Tidak semua luka tumbuh jadi kenangan hangat. Dan pendidikan seharusnya tidak membutuhkan gunting untuk membuat anak merasa patuh.

Di lantai kelas SMKN 2 Garut, potongan rambut itu mungkin sudah disapu dan dibuang sejak lama.