Negara-negara Maju yang Tidak Memberlakukan Ujian Nasional di Sekolah

Finlandia/idntimes.com

Ujian nasional (biasa disingkat UN) adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah. Di Indonesia, ujian nasional dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003.

Undang-Undang itu menyatakan, bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ujian akhir nasional dinilai memberikan manfaat, karena adanya kelulusan setiap mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum. Selain itu, ujian nasional memberikan standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

Meski begitu, ujian nasional di Indonesia mendatangkan pro kontra. Dalam ujian nasional di Indonesia, penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tentu tidak sama.

Dalam satu jenjang pendidikan tertentu, belum tentu setiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Keadaan itu menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.

Selain itu, daerah atau tempat siswa bersekolah juga menjadi masalah ketika harus berhadapan dengan ujian nasional yang seragam. Para siswa yang belajar di sekolah-sekolah modern dengan guru dan fasilitas yang jauh lebih lengkap tentu memiliki kemungkinan yang lebih baik dalam menghadapi ujian nasional, jika dibandingkan dengan para siswa yang belajar di sekolah pedesaan yang guru dan fasilitas pendidikannya serba kurang.

Kenyataan semacam itulah yang menjadikan banyak pihak tidak menyetujui keberadaan ujian nasional, meski ujian nasional juga membawa dampak positif dalam segi tertentu. Terlepas dari hal tersebut, berikut ini lima negara maju yang tidak menyelenggarakan ujian nasional bagi para siswa sekolahnya. Sistem pendidikan dari lima negara maju ini mungkin bisa menjadi cermin yang cukup baik untuk berkaca, demi menata kembali sistem pendidikan di Indonesia.

Finlandia
 
Finlandia disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, dan negara yang sangat dipuji pendidikannya itu tidak menerapkan sistem ujian nasional bagi para siswa sekolahnya. Evaluasi menyangkut kualitas pendidikan dipercayakan sepenuhnya kepada para guru, sehingga negara pun berkewajiban melatih serta mendidik para guru agar dapat melaksanakan evaluasi yang berkualitas.

Setiap akhir semester, para siswa menerima laporan pendidikan berdasarkan evaluasi yang sifatnya personal. Artinya, sekolah-sekolah di Finlandia tidak membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya atau menggunakan sistem rangking yang menandai seorang siswa dianggap lebih unggul dibanding siswa lainnya. Para guru di Finlandia menyadari dan meyakini bahwa setiap individu adalah unik, yang memiliki kemampuan berbeda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Untuk memenuhi tugas semacam itu memang dibutuhkan para guru yang tidak hanya berkualitas, namun juga yang dapat mengajar dengan cinta dan penuh empati. Karenanya, profesi guru di Finlandia benar-benar terhormat, karena dianggap sebagai pengantar setiap siswa dalam menuju masa depan.

Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak pernah menyelenggarakan ujian nasional bagi para siswa di sekolah. Memang ada ujian yang diadakan oleh masing-masing negara bagian, tetapi tidak semua sekolah diwajibkan mengikutinya. Setiap negara bagian bahkan memiliki materi ujian masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan para siswa. Artinya, masing-masing sekolah dibebaskan menyelenggarakan ujian sendiri, dan menentukan kriteria kelulusannya sendiri.

Semua lulusan, baik lulusan yang disenggarakan oleh sekolahnya sendiri atau lulus ujian yang diselenggarakan negara bagian, dibolehkan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi mana pun, asal memenuhi persyaratan dan lulus tes masuk. Artinya, kualitas pendidikan seseorang tidak bergantung pada asal sekolahnya, melainkan lebih pada masing-masing individu.

Misalnya, seorang siswa lulusan sekolah tidak terkenal, yang berada di daerah pinggiran, berhak mendaftar ke perguruan tinggi paling terkenal, selama dia bisa lulus tes masuk yang diberlakukan perguruan tinggi tersebut.

Jerman

Jerman tidak mengenal ujian nasional. Pendidikan di Jerman lebih diutamakan membantu setiap peserta didik untuk mampu berkembang secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan itu, sistem pendidikan di Jerman pun dibangun dengan serius, yang di antaranya dengan cara menyediakan guru-guru profesional, yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik.

Pemerintah Jerman juga menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan, dengan fasilitas olahraga dan ruang bermain yang memadai, juga ruang kerja guru yang kondusif.

Sementara masing-masing sekolah menyediakan media pembelajaran yang memungkinkan peserta didik bisa terus-menerus belajar melalui buku-buku wajib, buku rujukan, dan buku bacaan (termasuk novel), serta kelengkapan laboratorium dan perpustakaan, yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Kemudian, evaluasi dilakukan terus-menerus, secara menyeluruh, dan objektif, untuk masing-masing individu.

Melalui model pembelajaran yang seperti itu, para guru dapat melihat dan menilai para siswanya setiap saat dari tingkah lakunya, kesungguhan dan hasil belajarnya, kemampuan intelektual, serta partisipasinya dalam belajar. Hasilnya, sekolah-sekolah di Jerman mampu menghasilkan orang-orang dengan etos kerja tinggi, peduli mutu, dan gemar belajar.

Kanada
 
Linda Hammond, pakar pendidikan dari Columbia University, menyatakan bahwa nasionalisasi ujian sekolah tidak bisa memberi kreativitas kepada guru. Ujian nasional menjadikan sekolah tidak bisa menciptakan strategi belajar sesuai dengan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kemajuan teknologi. Sistem pendidikan top down oriented tidak bisa menjawab masalah yang ada di daerah-daerah berbeda.

Kenyataan itu sangat dipahami di Kanada. Di negara tersebut, ujian nasional tidak ada, karena dianggap tidak bermanfaat dalam kemajuan pendidikan di sana. Sebagai gantinya, Kanada memiliki sistem kontrol kualitas yang kuat, sehingga mutu pendidikan benar-benar terjaga. Lembaga penjamin mutu tersebut bekerja secara ketat dari pendidikan dasar sampai menengah, hingga murid yang akan masuk ke perguruan tinggi cukup mengajukan rapor terakhir.

Di Kanada, perguruan tinggi menerima murid dari sekolah mana pun (tanpa membeda-bedakan asal sekolah/daerah), karena standar sekolah di sana sudah sesuai dengan standar perguruan tinggi yang akan dimasuki para lulusan sekolah.

Australia

Tidak ada siswa yang tidak lulus di Australia. Semua siswa pasti lulus di sana. Kenyataan semacam itu terjadi, karena Australia memiliki sistem pendidikan yang unik. Yang jelas, Australia tidak mengenal ujian nasional, apalagi sampai menyelenggrakannya.

Di Australia, yang ada adalah ujian di masing-masing wilayah sekolah, dari tingkat bawah sampai menengah. Ujian itu tidak dimaksudkan untuk menentukan lulus atau tidaknya para siswa, melainkan untuk menentukan kemana masing-masing siswa akan melanjutkan pendidikannya.

Berapa pun nilai yang diperoleh setiap siswa dari ujian tersebut akan tetap dinyatakan lulus. Bahkan, siswa yang mendapat nilai nol pun tetap diluluskan, meski kelulusan itu tidak ada gunanya karena siswa bersangkutan akan sulit untuk dapat melanjutkan pendidikan. Untuk hal tersebut, siswa bersangkutan bisa mengulang pendidikannya.

Hmm… ada yang mau menambahkan?