Geopolitik 2.0: Indonesia di Tengah Perang Dingin AS Versus Tiongkok

Ilustrasi/actconsulting.co

Debu merah menempel di sepatu bot pekerja tambang di Morowali. Truk-truk besar lewat tanpa henti. Suara mesin berat bercampur bunyi logam dipukul dari kawasan smelter yang menyala hampir 24 jam. Bau besi panas bercampur solar terasa tebal di langit malam. Dari udara, kawasan industri itu tampak seperti kota baru yang tumbuh terlalu cepat—lampu putih, cerobong, jalan hauling, kapal tongkang, crane.

Di tempat seperti itu, perang dingin abad ke-21 sedang berlangsung.

Bukan perang tank atau misil nuklir seperti era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dunia sekarang bertarung lewat chip, baterai, data, rare earth, nikel, dan pusat data AI. Orang-orang di Silicon Valley mungkin bicara tentang model bahasa dan superkomputer. Orang di Sulawesi menggali tanah yang akan masuk ke rantai pasok semua itu.

Kadang saya merasa dunia modern terlalu sering membicarakan teknologi seolah ia lahir dari awan digital yang bersih. Padahal tubuh teknologi sangat fisik. Sangat kotor. Sangat tambang.

Ponsel pintar, mobil listrik, server AI, drone militer, satelit—semuanya membutuhkan mineral dalam jumlah besar. Nikel untuk baterai. Bauksit untuk aluminium. Tembaga untuk kabel. Kobalt. Litium. Rare earth.

Semakin dunia bicara masa depan hijau dan kecerdasan buatan, semakin brutal perebutan bahan mentah di bawah tanah.

Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok hingga pertengahan 2026 terus memburuk karena keduanya sadar hal yang sama; siapa menguasai rantai pasok teknologi, ia punya pengaruh global. AI bukan cuma soal software. Mobil listrik bukan cuma soal desain futuristik. Semua kembali ke pertanyaan primitif; siapa menguasai bahan bakunya?

Indonesia mendadak jadi sangat penting dalam permainan itu. Cadangan nikel di negara ini termasuk terbesar di dunia. Bauksit besar. Hilirisasi didorong agresif. Pemerintah melarang ekspor bijih mentah dan memaksa investor membangun pengolahan di dalam negeri. Secara teori, langkah itu masuk akal. Negara tidak mau terus menjadi penjual tanah murah untuk industri luar negeri.

Saya mengerti logika nasionalismenya. Sangat mengerti, malah. Karena sejarah Indonesia penuh dengan pola lama; sumber daya keluar, keuntungan besar dinikmati pihak lain, masyarakat lokal kebagian debu dan jalan rusak.

Tetapi kemandirian teknologi ternyata mahal sekali. Jauh lebih mahal daripada slogan politiknya.

Lihat saja rantai pasok kendaraan listrik global. Banyak smelter dan investasi pengolahan nikel Indonesia justru dibiayai perusahaan Tiongkok. Teknologi pengolahan, tenaga ahli, modal, mesin, sampai jaringan industrinya, datang dari sana. Indonesia ingin lepas dari ketergantungan ekspor mentah, tetapi dalam praktiknya masuk ke ketergantungan baru.

Versinya saja yang berubah.

Kawasan industri di Konawe penuh pekerja lokal dan teknisi asing hidup berdampingan dalam ritme industri yang keras. Hilirisasi ternyata tidak terlihat seperti pidato nasionalistik di televisi. Ia terlihat seperti beton panas, shift malam, pekerja lelah, dan negosiasi investasi yang rumit.

Lalu Amerika Serikat mulai lebih agresif membatasi teknologi ke Tiongkok. Chip AI kelas tinggi dibatasi ekspornya. Perusahaan seperti NVIDIA masuk pusaran geopolitik. Washington ingin memperlambat kemampuan AI Beijing. Beijing membalas dengan memperketat ekspor beberapa mineral kritis.

Dunia masuk fase yang agak aneh; globalisasi masih berjalan, tetapi rasa saling percaya antarnegara besar mulai runtuh.

Indonesia berdiri di tengah pusaran itu sambil mencoba terlihat netral.

Netralitas kedengarannya elegan dalam pidato diplomatik. Praktiknya jauh lebih sulit ketika dua kekuatan ekonomi terbesar dunia sama-sama ingin pengaruh.

Satu sisi menawarkan investasi dan pasar besar. Sisi lain menawarkan akses teknologi, keamanan, dan hubungan strategis global. Indonesia mencoba memainkan keduanya. Kadang berhasil. Kadang terlihat seperti orang yang terus tersenyum di meja makan keluarga yang sebenarnya sedang bertengkar besar.

Kemandirian teknologi sering dibicarakan dengan nada heroik. Padahal dalam kenyataan, negara berkembang hampir selalu memulai dari posisi lemah. Teknologi tinggi membutuhkan modal raksasa, riset bertahun-tahun, pendidikan kuat, energi stabil, logistik efisien, dan ekosistem industri yang matang.

Indonesia masih kesulitan dalam banyak hal mendasar. Internet tidak stabil di banyak daerah. Industri riset lemah. Anggaran penelitian kecil. Universitas sering kalah cepat dibanding kebutuhan industri. Tetapi negara ingin masuk ke rantai nilai teknologi global.

Saya tidak mengatakan itu mustahil. Saya cuma merasa publik kadang terlalu cepat mabuk jargon “hilirisasi” tanpa menghitung biaya sosial dan politiknya.

Karena harga kemandirian selalu menuntut bayaran. Hutan dibuka. Sungai tercemar. Desa berubah jadi kawasan industri. Buruh bekerja dalam ritme produksi global yang tidak mengenal belas kasihan. Listrik PLTU batu bara tetap dipakai untuk menopang industri baterai yang ironisnya dijual sebagai simbol energi hijau.

Kontradiksi semacam itu sekarang normal.

Mobil listrik di kota-kota Eropa bisa terasa sangat bersih karena asapnya pindah ke kawasan industri di Sulawesi.

Ada detail kecil yang terus mengganggu saya ketika membaca berita soal transisi energi global. Orang sering membayangkan masa depan hijau sebagai sesuatu yang ringan dan bersih. Padahal rantai pasoknya sangat berat; tambang terbuka, kapal kargo, smelter panas, limbah industri, konsumsi listrik masif.

AI juga begitu. Orang membayangkan kecerdasan buatan sebagai sesuatu yang abstrak dan digital. Padahal server AI membutuhkan pusat data raksasa, pendingin, listrik besar, chip canggih, mineral langka. Bahkan chatbot yang terasa “tanpa bentuk” di layar sebenarnya berdiri di atas rantai industri yang sangat material.

Di situlah posisi Indonesia jadi rumit sekaligus penting. Negara ini bukan pusat teknologi global, tapi jadi pemasok darah mineral untuk tubuh teknologi dunia. Masalahnya, pemasok bahan baku sering mudah dipuji saat dibutuhkan dan mudah ditekan saat mulai terlalu percaya diri.

Larangan ekspor nikel Indonesia sempat diprotes Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Oh, dunia suka bicara pasar bebas, sampai negara berkembang mencoba mengontrol sumber dayanya sendiri. Lalu tiba-tiba aturan dianggap masalah.

Saya kadang merasa negara-negara besar sebenarnya tidak terlalu nyaman melihat Indonesia terlalu mandiri dalam urusan mineral strategis. Mereka ingin akses stabil, murah, dan aman. Nasionalisme sumber daya selalu membuat pasar global gelisah.

Sementara elite dalam negeri juga tidak semuanya punya visi sama. Sebagian benar-benar ingin industrialisasi jangka panjang. Sebagian lain mungkin cuma melihat peluang rente baru dalam proyek hilirisasi besar-besaran.

Indonesia punya sejarah panjang soal itu. Sumber daya alam sering melahirkan kelas kaya baru lebih cepat daripada melahirkan transformasi sosial luas.

Tetap saja, mungkin memang tidak ada jalan yang benar-benar bersih untuk menjadi lebih mandiri secara teknologi. Semua negara industri besar dulu juga melewati fase keras; proteksionisme, eksploitasi sumber daya, subsidi besar, perebutan pasar, bahkan perang.

Masalahnya sekarang dunia bergerak lebih cepat. Persaingan AS-Tiongkok membuat tekanan geopolitik makin kasar. Negara-negara menengah seperti Indonesia dipaksa mengambil posisi sambil pura-pura tidak mengambil posisi.

Di ruang konferensi Jakarta, pejabat bicara soal kedaulatan mineral dan masa depan industri baterai nasional. Di Washington, orang bicara supply chain security. Di Beijing, orang bicara stabilitas pasokan strategis.

Sementara di Morowali, debu merah terus menempel di kulit pekerja yang shift malamnya belum selesai.