Perdebatan yang Mengguncang Dunia Islam Selama Berabad-abad

Ilustrasi milik BSM

Debu perpustakaan sering menghilang dari cerita tentang peradaban Islam. Yang tersisa biasanya kisah penaklukan, istana, kaligrafi, atau astronom yang mengukur bintang. Padahal banyak pertengkaran paling sengit dalam sejarah Islam justru lahir di ruangan penuh rak buku, di masjid yang menjadi pusat diskusi, di rumah-rumah para ulama yang dipadati murid. 

Pertengkaran itu bukan soal jumlah malaikat di ujung jarum atau perkara-perkara metafisik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka berdebat tentang sesuatu yang sangat konkret: mengapa ada orang miskin? Apakah penguasa bertanggung jawab? Sejauh mana manusia harus disalahkan atas ketidakadilan yang mereka ciptakan sendiri?

Banyak orang modern membayangkan masyarakat Muslim klasik sebagai dunia yang seluruh jawabannya sudah tersedia. Tuhan berkehendak, manusia menerima. Penguasa memerintah, rakyat patuh. Nasib ditentukan dari langit. Gambaran itu nyaman, sederhana, dan keliru.

Coba lihat kota Basra pada abad kedelapan. Kota pelabuhan itu bukan sekadar pusat perdagangan. Basra adalah pabrik ide. Pedagang Persia, mantan budak Afrika, tentara Arab, ahli bahasa, penyair, dan teolog, bercampur dalam ruang yang sama. Udara gurun yang panas bercampur dengan aroma rempah dan keringat pelaut dari Samudra Hindia. Di kota seperti itulah muncul perdebatan yang kemudian mengguncang dunia Islam selama berabad-abad.

Salah satu pertanyaan yang membuat mereka gelisah terdengar sederhana: jika Tuhan menentukan segalanya, apakah manusia benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya?

Pertanyaan itu cepat berubah menjadi persoalan politik.

Kalau seorang gubernur korup menindas rakyat dan semua tindakannya sudah ditetapkan Tuhan, atas dasar apa ia bisa dipersalahkan? Kalau seorang khalifah menyalahgunakan kekuasaan, apakah rakyat harus diam dan menganggapnya bagian dari takdir? Kalau kemiskinan massal terjadi karena kebijakan yang buruk, apakah itu sekadar kehendak ilahi yang harus diterima?

Kelompok Qadariyah termasuk yang paling awal menolak gagasan bahwa manusia hanyalah boneka yang digerakkan langit. Mereka menekankan kebebasan memilih dan tanggung jawab moral manusia. Gagasan itu memiliki konsekuensi politik yang tajam. Penguasa tidak bisa berlindung di balik takdir. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri.

Dari sana jalan menuju Mu'tazilah tidak terlalu jauh. Para pemikir Mu'tazilah, terutama tokoh-tokoh seperti Wasil ibn Ata dan Amr ibn Ubayd, mengembangkan gagasan keadilan Tuhan secara radikal. Menurut mereka, Tuhan adil. Karena Tuhan adil, manusia harus memiliki kebebasan memilih. Menghukum seseorang atas tindakan yang tidak bisa ia hindari akan bertentangan dengan keadilan.

Kedengarannya abstrak. Kenyataannya sangat politis.

Ketika seorang pejabat memeras petani, Mu'tazilah tidak melihatnya sebagai drama kosmis yang sudah ditulis sebelumnya. Mereka melihat pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ketika negara gagal mengelola pajak dengan benar, kesalahan itu tidak menguap ke langit dan berubah menjadi misteri teologis.

Di Baghdad abad kesembilan, perdebatan semacam itu bisa berlangsung berjam-jam. Bayangkan halaman masjid yang dipenuhi kelompok-kelompok kecil. Suara orang membaca hadis bercampur dengan perdebatan filsafat. Seorang murid membawa tinta dan kertas. Mata terasa pedih karena asap lampu minyak. Di sudut lain seseorang sedang mengutip Aristoteles, sementara lawannya membalas dengan ayat Al-Qur'an.

Orang-orang sering berbicara tentang Zaman Keemasan Islam seolah-olah yang membuatnya besar hanyalah observatorium dan perpustakaan. Saya justru curiga sumber energinya terletak pada keberanian untuk berdebat tanpa henti.

Bahkan kelompok yang akhirnya menolak Mu'tazilah tetap harus bergulat dengan pertanyaan yang sama. Kaum Asy'ariyah, yang berkembang melalui pemikiran Abu al-Hasan al-Ashari, tidak menerima konsep kebebasan manusia dalam bentuk yang sama. Mereka mengembangkan teori kasb, atau "perolehan". Tuhan menciptakan tindakan, manusia memperolehnya dan tetap bertanggung jawab secara moral.

Teori itu sering dianggap rumit. Memang rumit. Para teolog menghabiskan ratusan halaman untuk menjelaskannya. Namun kerumitannya menunjukkan sesuatu yang sering terlupakan: mereka benar-benar berusaha memecahkan persoalan keadilan. Mereka tidak sedang mencari alasan agar penguasa lolos dari kritik.

Kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab juga memperlihatkan kegelisahan yang serupa. Pajak dibahas panjang lebar. Hak milik dibahas rinci. Penimbunan barang ketika masa krisis dikecam. Praktik monopoli diperdebatkan. Harga pasar menjadi objek perhatian serius.

Di Madinah pada masa Umar ibn al-Khattab, terdapat laporan tentang pejabat yang diperiksa kekayaannya. Tradisi pengawasan terhadap penguasa tidak selalu berhasil, tetapi gagasannya hidup. Seorang gubernur bukan makhluk suci.

Kita sering lupa betapa kerasnya kritik yang pernah diarahkan kepada penguasa Muslim sendiri. Dalam karya-karya sejarah seperti Tarikh al-Tabari, halaman-halamannya penuh konflik politik, pemberontakan, keluhan pajak, perselisihan administratif, dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah Islam klasik tidak terlihat seperti masyarakat yang seluruh warganya diam menunggu takdir bekerja.

Tokoh seperti Abu Yusuf bahkan menulis kitab tentang perpajakan untuk khalifah Abbasiyah. Judulnya Kitab al-Kharaj. Isinya bukan sekadar petunjuk memungut pajak. Di dalamnya terselip nasihat yang cukup berani mengenai perlakuan terhadap rakyat, penghindaran penindasan fiskal, dan tanggung jawab negara.

Saya selalu menganggap bagian itu lebih menarik daripada cerita tentang astronomi Islam. Mengukur posisi bintang memang mengagumkan. Mengukur batas keserakahan penguasa jauh lebih sulit.

Beralih beberapa abad kemudian, ke Damaskus. Ibn Taymiyyah sering dikenang karena polemik teologinya. Padahal ia juga mengkritik praktik ekonomi yang dianggap merugikan masyarakat. Ketika terjadi kenaikan harga, ia membahas kapan negara boleh campur tangan dan kapan tidak. Ia hidup di tengah invasi Mongol, kekacauan politik, dan tekanan ekonomi. Pemikiran sosialnya lahir dari dunia nyata, bukan ruang steril.

Kemiskinan dalam tradisi Islam klasik tidak selalu dipandang sebagai keadaan yang otomatis mulia. Beberapa sufi memang memuji kefakiran spiritual. Itu berbeda dari kemiskinan sosial yang lahir dari korupsi atau salah urus pemerintahan. Banyak ulama memahami perbedaan tersebut dengan sangat jelas.

Kadang saya membaca kembali perdebatan-perdebatan lama itu dan merasa aneh ketika mendengar orang modern menggambarkan dunia Islam klasik sebagai peradaban yang anti kritik. Orang-orang itu tampaknya belum pernah membuka kitab biografi atau kronik sejarah. Mereka akan menemukan hakim yang ditegur, gubernur yang dibenci, khalifah yang dikutuk, ulama yang dipenjara, teolog yang saling menuduh sesat selama puluhan tahun.

Kota-kota seperti Basra, Kufah, Baghdad, Nishapur, Damaskus, dan Kairo, dipenuhi suara yang saling bertabrakan. Sebagian gagasan menang. Sebagian kalah. Sebagian terkubur lalu muncul kembali berabad-abad kemudian.

Di rak-rak perpustakaan tua, lembaran kertas yang sudah menguning masih menyimpan jejak pertengkaran itu. Bukan pertengkaran kecil. Mereka sedang memperdebatkan siapa yang harus disalahkan ketika sebuah masyarakat rusak.

Pertanyaan yang rupanya tidak pernah benar-benar pergi.

Catatan terkait: Mengapa Banyak Tokoh Besar Islam Justru Berasal dari Persia?