Neng Dara Affiah: Muslim, Kebebasan Beragama, dan Hak Perempuan

Ilustrasi/uinjkt.ac.id

Kata toleransi sering terdengar paling merdu ketika tidak ada orang yang sedang terancam karenanya. Ia mudah diucapkan dari mimbar, dicetak pada spanduk seminar kerukunan umat beragama, diselipkan dalam pidato pejabat yang mengenakan batik dan berbicara tentang persatuan. Persoalannya dimulai ketika sebuah kelompok kecil ingin beribadah di tempat yang dianggap tidak semestinya, ketika seorang perempuan memilih keyakinan yang berbeda dari keluarganya, atau ketika warga menolak tetangga hanya karena cara tetangga itu menyebut nama Tuhan tidak sama. Pada saat seperti itu, kata toleransi mendadak kehilangan keluwesannya. Orang mulai berbicara tentang ketertiban, adat, mayoritas, bahkan keselamatan agama. 

Neng Dara Affiah bergerak di wilayah yang penuh ketegangan semacam itu: ruang ketika identitas Muslim, kebebasan beragama, dan hak perempuan saling bersinggungan dengan cara yang tidak selalu nyaman.

Nama Neng Dara Affiah dikenal melalui keterlibatannya dalam kajian gerakan perempuan Muslim progresif di Indonesia. Bukunya, Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia, ikut merekam kiprah perempuan yang mengembangkan pemikiran Islam sekaligus terlibat dalam persoalan sosial dan politik. Ia juga pernah menjadi komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, lembaga yang bekerja di wilayah ketika pengalaman korban sering berhadapan dengan bahasa birokrasi, prosedur hukum, dan penyangkalan masyarakat. 

Jabatan semacam itu mungkin terdengar administratif. Padahal, urusan kekerasan terhadap perempuan hampir selalu menuntut lebih dari sekadar kemampuan membaca peraturan. Seseorang harus bersedia mendengar kisah yang membuat orang lain gelisah, terutama ketika pelaku atau pembenarannya berlindung di balik otoritas agama.

Saya kira, di situlah persoalan yang digarap Neng Dara jadi lebih rumit daripada perdebatan biasa tentang perempuan dan Islam. Percakapan mengenai kesetaraan gender kerap dibatasi pada pertanyaan apakah perempuan boleh menjadi pemimpin, apakah suami harus selalu menjadi kepala keluarga, atau apakah perempuan berhak menentukan pakaian dan pekerjaannya sendiri. 

Semua pertanyaan itu penting, tetapi medan persoalannya jauh lebih lebar. Siapa yang dianggap layak berbicara atas nama umat? Siapa yang memperoleh hak untuk menjelaskan arti kesalehan? Siapa yang boleh mengoreksi seorang pemuka agama tanpa langsung dicurigai sedang memusuhi agama?

Pertanyaan terakhir sering membuat suasana berubah. Di Indonesia, kritik terhadap tafsir keagamaan dapat segera diterjemahkan sebagai kritik terhadap Islam itu sendiri. Perbedaan antara ajaran, penafsiran, lembaga, dan kepentingan politik menjadi kabur. Padahal, keempatnya memiliki sejarah dan mekanisme yang berlainan. Sebuah pendapat fikih lahir melalui proses penalaran manusia; ia dibentuk oleh sumber yang dibaca, keadaan sosial, tradisi keilmuan, serta pertimbangan ulama pada zamannya. Ketika pendapat tersebut kemudian memperoleh kedudukan resmi, masyarakat bisa memperlakukannya seolah-olah tidak pernah melewati tangan manusia. Kritik pun terasa seperti pembangkangan terhadap Tuhan.

Neng Dara Affiah menempatkan perempuan Muslim dalam sejarah perubahan itu sebagai pelaku, bukan penonton yang baru dipanggil ketika sebuah keputusan telah selesai dibuat. Perempuan hadir dalam organisasi, ruang akademik, gerakan sosial, dan perdebatan mengenai kehidupan beragama. Mereka memikirkan ulang hubungan antara iman dan kekuasaan, termasuk ketika hasil pemikiran tersebut berlawanan dengan pendapat yang telah lama dianggap wajar. 

Kerja semacam itu membutuhkan keberanian intelektual, tetapi juga ketekunan menghadapi hal-hal yang melelahkan: rapat panjang, istilah akademik yang sulit dipahami masyarakat, dan percakapan keluarga yang mendadak dingin setelah seseorang mempertanyakan pendapat tokoh yang dihormati.

Persoalan pluralisme memperlihatkan lapisan lain dari kerja tersebut. Mayoritas agama sering menganggap dirinya sedang mempertahankan hak ketika menuntut agar keyakinannya mendapat ruang paling luas dalam kehidupan publik. Tuntutan itu dapat dipahami selama tidak menghapus hak orang lain. Masalahnya, batas tersebut kerap dipindahkan sesuka hati. Kebebasan bagi kelompok sendiri disebut hak konstitusional, sementara kebebasan kelompok lain dicurigai sebagai ancaman moral. Ketika ketimpangan semacam itu dibiarkan, istilah kebebasan beragama hanya bekerja untuk orang-orang tertentu.

Pengalaman perempuan memperjelas kontradiksi tersebut. Perempuan dari kelompok minoritas dapat menghadapi tekanan berlapis: sebagai perempuan dalam struktur sosial yang patriarkal, sekaligus sebagai anggota kelompok agama atau keyakinan yang tidak memperoleh penerimaan setara. Dalam keadaan tertentu, tubuh dan penampilan mereka menjadi sasaran pengawasan; dalam keadaan lain, keputusan mereka mengenai perkawinan, pendidikan, atau kehidupan keluarga, dibatasi oleh tekanan komunitas. 

Hak yang tertulis dalam undang-undang belum tentu dapat digunakan dengan leluasa ketika lingkungan sekitar menganggap penggunaan hak tersebut sebagai pengkhianatan.

Kita bisa melihat bagaimana persoalan itu bekerja tanpa perlu menciptakan gambaran yang dramatis. Seorang perempuan yang hendak meninggalkan perkawinan penuh kekerasan mungkin harus menghadapi keluarga yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Seorang perempuan dari komunitas minoritas bisa menghadapi kesulitan memperoleh pengakuan atas keyakinannya. Seorang aktivis yang membela kebebasan beragama mungkin dicap merusak kerukunan karena menolak menutup mata terhadap diskriminasi. 

Masing-masing menghadapi persoalan berbeda, tetapi mereka berjumpa dengan mekanisme yang serupa: kepentingan kelompok ditempatkan lebih tinggi daripada pengalaman konkret orang yang menanggung akibatnya.

Di sanalah penolakan terhadap radikalisme agama perlu dibaca secara cermat. Radikalisme tidak selalu muncul dengan wajah yang mudah dikenali. Ia dapat hadir melalui ajakan melakukan kekerasan, tetapi juga melalui gagasan bahwa satu kelompok berhak mengatur seluruh kehidupan masyarakat berdasarkan tafsirnya sendiri. 

Tidak setiap orang yang konservatif adalah pelaku kekerasan, dan perbedaan pendapat teologis tidak dengan sendirinya menunjukkan radikalisme. Pembedaan itu penting agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan serampangan. Meski begitu, kita juga perlu waspada terhadap penggunaan kesopanan beragama untuk melindungi tindakan diskriminatif. Seseorang bisa berbicara dengan suara lembut sambil mendukung aturan yang merampas kebebasan orang lain.

Kerja Neng Dara dalam mengangkat sejarah gerakan perempuan Muslim progresif membantu memperlihatkan bahwa tradisi Islam di Indonesia tidak pernah hanya memiliki satu corak pemikiran. Perempuan Muslim mengembangkan berbagai pendekatan terhadap teks, hukum, pengalaman sosial, dan hubungan antar-umat. Sebagian bekerja melalui pendidikan, sebagian melalui advokasi hukum, sebagian menulis dan meneliti, sementara yang lain membangun organisasi atau mendampingi komunitas. 

Perbedaan metode mereka tidak selalu kecil. Perdebatan tentang otoritas tafsir, misalnya, dapat berlangsung sengit bahkan di antara orang-orang yang sama-sama memperjuangkan keadilan gender.

Saya menyukai kenyataan bahwa perbedaan tersebut tidak perlu disembunyikan demi menghasilkan gambaran gerakan yang selalu kompak. Gerakan sosial memang tidak bekerja dengan kesepakatan sempurna. Ada perdebatan tentang strategi, bahasa, prioritas, dan batas kompromi. Aktivis yang memilih bernegosiasi dengan lembaga negara mungkin dicurigai terlalu lunak oleh mereka yang menghendaki perubahan lebih cepat. Sebaliknya, tuntutan yang keras dapat dianggap tidak realistis oleh orang yang setiap hari harus berhadapan dengan birokrasi dan risiko kehilangan dukungan masyarakat. 

Ketegangan itu nyata, dan menyederhanakannya hanya akan membuat sejarah gerakan perempuan tampak lebih bersih daripada kenyataannya.

Persoalan bahasa juga layak diperhatikan. Istilah “perempuan Muslim progresif” dapat membuka ruang bagi pengalaman yang selama ini kurang mendapat perhatian, tetapi label tersebut berpotensi menciptakan batas baru. Siapa yang berhak menentukan kadar progresivitas seseorang? Apakah perempuan yang mempertahankan tradisi tertentu otomatis kurang terbuka? Apakah seorang aktivis harus menerima seluruh gagasan feminisme kontemporer agar dapat disebut memperjuangkan keadilan? 

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menghapus kebutuhan akan kritik terhadap patriarki. Justru, pertanyaan tersebut mengingatkan kita bahwa perempuan memiliki latar belakang, keyakinan, dan pilihan politik yang beragam.

Neng Dara Affiah memberikan tempat bagi keragaman pengalaman itu melalui perhatian terhadap kiprah perempuan Muslim yang terlibat dalam perubahan sosial. Sumbangan semacam itu penting ketika pembicaraan mengenai Islam dan perempuan terlalu sering dibingkai sebagai pertarungan antara agama dan modernitas. Kerangka tersebut menyempitkan kenyataan. Banyak perempuan memperjuangkan hak melalui bahasa keagamaan yang mereka pahami, sementara yang lain menggunakan kerangka hak asasi manusia, pengalaman hidup, atau analisis sosial. Sebagian menggabungkan semuanya. Mereka tidak selalu sepakat mengenai jalan yang ditempuh, tetapi keterlibatan mereka menunjukkan bahwa kehidupan intelektual Muslim terus bergerak.

Ada persoalan yang lebih mengganggu ketika toleransi dijadikan ukuran tunggal keberhasilan masyarakat majemuk. Toleransi dapat berarti kesediaan membiarkan orang lain hidup dengan keyakinannya, tetapi kata “membiarkan” menyimpan hubungan kuasa. Siapa yang memiliki hak untuk mengizinkan, dan siapa yang harus menunggu izin? 

Warga minoritas tidak semestinya bergantung pada kemurahan hati mayoritas untuk menjalankan hak yang dijamin bagi semua warga. Ketika hak dasar bergantung pada suasana hati kelompok dominan, kehidupan sosial menjadi rapuh. Hari ini seseorang diterima karena dianggap tidak mengganggu; esok hari ia dapat ditolak ketika perbedaan yang sama mendadak dipolitisasi.

Saya teringat pada cara perdebatan semacam itu sering berlangsung di ruang publik Indonesia: potongan video beredar, kalimat seseorang dipisahkan dari konteksnya, komentar bermunculan sebelum orang sempat membaca pernyataan lengkap. Layar ponsel terasa menyilaukan setelah berjam-jam menatapnya, jempol terus menggulir, dan satu tuduhan dapat memperoleh ribuan dukungan dalam beberapa jam. 

Orang yang menjadi sasaran mungkin harus menjalani hari-hari berikutnya dengan kecemasan yang tidak pernah masuk ke dalam hitungan statistik percakapan digital. Dalam keadaan seperti itu, pembelaan terhadap minoritas membutuhkan ketelitian sekaligus keberanian untuk tidak ikut menghakimi hanya karena kemarahan sedang populer.

Pemikiran dan kiprah Neng Dara Affiah mengajak kita memperhatikan siapa yang memperoleh ruang untuk mendefinisikan kehidupan bersama. Pengalaman perempuan, terutama mereka yang menghadapi diskriminasi karena gender dan identitas keyakinan, kerap baru dianggap penting setelah menimbulkan kegaduhan. Sebelum itu, pengalaman mereka mudah diperlakukan sebagai urusan pribadi. Padahal, keputusan mengenai siapa yang boleh beribadah, siapa yang layak didengar, dan siapa yang harus menyesuaikan diri, selalu memiliki akibat publik.

Saya ingin berhenti pada sebuah adegan yang tidak membutuhkan pidato panjang: sebuah pertemuan warga, kursi plastik yang disusun rapat, kipas angin yang berputar dengan bunyi berderit, dan seorang perempuan yang mencoba menjelaskan mengapa tetangganya berhak menjalankan keyakinan sendiri. Orang-orang mendengarkan, beberapa mengangguk, seorang laki-laki menyela untuk mengatakan bahwa keadaan di kampung mereka selama ini baik-baik saja. 

Perempuan itu memegang kembali lembar catatannya. Ia belum selesai berbicara, tetapi seseorang sudah berdiri untuk menutup rapat.

Catatan terkait: Perempuan di Negara Islam: Antara Patriarki dan Tafsir Agama