Gus Dur, Kecerdasan dan Keberanian yang Melangkah Sejalan

Ilustrasi/kabarku.net

Kemarahan terhadap Gus Dur sering lahir dari kesalahpahaman yang sama: banyak orang mengira ia sedang berpindah posisi, padahal ia sebenarnya sedang berdiri di tempat yang sama, sementara orang-orang lain bergerak mengikuti garis-garis yang mereka anggap aman.

Itu sebabnya Gus Dur bisa terlihat seperti seorang ulama tradisional ketika berbicara di pesantren Tebuireng, lalu tampak seperti liberal radikal ketika membela hak warga Tionghoa, lalu tampak seperti nasionalis sekuler ketika mempertahankan Pancasila, lalu terdengar sangat Islami ketika membahas fikih. Orang yang mencoba memasukkannya ke dalam satu kotak biasanya berakhir frustrasi.

Untuk memahami apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya, jalan tercepat justru bukan melalui politik, tetapi melalui perpustakaan.

Gus Dur adalah makhluk perpustakaan.

Sejak muda ia membaca secara rakus. Di Jombang, ia tumbuh di lingkungan pesantren keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kakeknya adalah Hasyim Asy'ari. Ayahnya, Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia. Banyak orang lahir di lingkungan ulama besar dan tetap jadi orang biasa. Gus Dur justru menjadi “orang aneh”.

Ketika belajar di Kairo pada awal 1960-an, ia lebih sering ditemukan membaca buku-buku yang berada di luar kurikulum Al-Azhar. Ia melahap novel, sejarah, filsafat, politik, bahkan sepak bola. Nama-nama seperti Karl Marx, Alexis de Tocqueville, Karl Mannheim, hingga pemikir-pemikir Islam klasik, masuk ke kepalanya tanpa terlalu peduli apakah mereka berasal dari kubu yang saling bertentangan. Kepalanya tidak bekerja secara sektarian.

Kebanyakan orang membangun identitas intelektual dengan cara memilih satu rak buku dan tinggal di sana. Gus Dur tampaknya berjalan ke seluruh gedung perpustakaan.

Dari sana muncul salah satu ciri paling penting dalam pemikirannya: ia tidak pernah menganggap Islam sebagai benteng yang harus dijaga dari dunia luar. Islam baginya cukup kuat untuk berdialog dengan apa saja. Dengan demokrasi. Dengan modernitas. Dengan pluralisme. Dengan budaya lokal. Dengan negara bangsa.

Kalangan Islam politik sering kesal karena Gus Dur tidak tertarik menjadikan negara sebagai alat penerapan syariat. Dalam pikiran Gus Dur, agama dan negara mempunyai wilayah yang berbeda. Ia berkali-kali menyatakan bahwa tujuan Islam bukan mendirikan negara Islam, tetapi menghadirkan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Gagasan itu terdengar biasa hari ini karena sudah sering diulang. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, posisi tersebut cukup meledakkan emosi banyak orang.

Bayangkan suasananya. Sebagian kelompok Islam sedang berusaha memperkuat identitas politik Islam setelah puluhan tahun ditekan Orde Baru. Gus Dur justru datang membawa kalimat-kalimat yang terdengar mengganggu. Ia berbicara tentang "pribumisasi Islam". Ia mengatakan Islam tidak perlu mengarabkan Indonesia. Ia membela tradisi-tradisi lokal yang oleh sebagian orang dianggap bidah.

Banyak orang membaca Islam sebagai seperangkat simbol. Gus Dur lebih tertarik pada substansi. Perbedaan itu menghasilkan tabrakan tanpa henti.

Kemarahan terhadap Gus Dur mencapai titik tertentu ketika ia mulai berbicara tentang hak-hak minoritas. Ia membela komunitas Tionghoa ketika isu tersebut masih dianggap sensitif. Ia membela kelompok Ahmadiyah ketika banyak tokoh memilih diam. Ia membuka ruang bagi ekspresi budaya Konghucu setelah menjadi presiden.

Yang sering luput diperhatikan adalah bahwa semua sikap itu berasal dari satu sumber pemikiran yang sama.

Dalam pikiran Gus Dur, negara tidak boleh menentukan warga negara mana yang lebih sah daripada warga negara lainnya. Prinsip itu tampak sederhana. Praktiknya sangat mahal. Karena politik Indonesia selama puluhan tahun justru sering dibangun dengan logika sebaliknya.

Saya selalu merasa bahwa banyak kritik terhadap Gus Dur sebenarnya muncul karena ia memaksa orang menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman. Misalnya, apakah mayoritas berhak menentukan nasib minoritas? Apakah agama boleh digunakan untuk mencabut hak orang lain? Apakah identitas keagamaan otomatis membuat seseorang lebih bermoral?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat ruangan jadi panas. Dan Gus Dur tampaknya menikmati panasnya, karena membuat orang berpikir. 

Ada sisi lain yang membuatnya sulit dipahami: humornya. Banyak politisi menggunakan humor sebagai alat pencitraan. Pada Gus Dur, humor adalah cara berpikir. Ia sering menyampaikan kritik paling tajam melalui lelucon. Ketika lawan-lawannya berbicara dengan bahasa serius dan penuh slogan, ia menjawab dengan cerita pendek yang membuat orang tertawa lalu sadar bahwa mereka baru saja disindir.

Humor memberi jarak. Jarak memberi kebebasan berpikir. Tanpa memahami bagian itu, seseorang akan kesulitan membaca Gus Dur.

Masuk ke wilayah politik praktis, gambarnya jadi lebih rumit. Sebagai intelektual, Gus Dur sangat konsisten. Sebagai politisi, ia sering tampak “kacau”.

Ia membangun aliansi yang membingungkan. Ia memecat orang yang sebelumnya menjadi sekutunya. Ia membuat keputusan yang kadang bahkan tidak dipahami para pendukungnya sendiri. Ketika menjadi presiden setelah Sidang Umum MPR 1999, banyak orang berharap ia akan memimpin dengan gaya teknokrat yang rapi.

Harapan itu segera bertabrakan dengan kenyataan. Istana pada masa Gus Dur sering terasa seperti ruang eksperimen. Satu hari ia berbicara tentang rekonsiliasi nasional. Hari berikutnya muncul kontroversi baru. Satu kelompok baru saja merasa didukung, kelompok lain mendadak tersinggung.

Sebagian kritik terhadap gaya kepemimpinannya memang memiliki dasar. Administrasinya tidak selalu tertata. Koalisi politiknya rapuh. Konflik dengan DPR dan MPR terus membesar. Banyak manuver politiknya terlihat impulsif. 

Tetapi ada hal yang menarik. Bahkan lawan-lawan politiknya sering mengakui bahwa Gus Dur tidak terlalu tertarik pada kekuasaan sebagai tujuan akhir. Kekuasaan baginya tampak lebih seperti alat yang bisa digunakan untuk membuka ruang.

Masalahnya, politik Indonesia sering tidak bekerja dengan cara seperti itu. Politik membutuhkan disiplin organisasi, transaksi, kesabaran birokrasi, dan kemampuan menjaga koalisi. Gus Dur kadang terlihat lebih tertarik pada ide dibanding mesin politik yang diperlukan untuk mewujudkan ide tersebut. Akibatnya muncul paradoks. Seorang pemikir besar menjadi politisi yang membuat banyak pendukungnya pusing. 

Tetapi justru di situlah letak keunikannya. Sebagian besar politisi Indonesia berbicara untuk mempertahankan kekuasaan. Gus Dur sering berbicara seolah-olah ia lupa bahwa dirinya sedang memegang kekuasaan.

Saya tidak yakin karakter seperti itu akan mudah bertahan dalam politik Indonesia hari ini. Lingkungan politik sekarang jauh lebih cepat, lebih bising, lebih terpolarisasi. Satu pernyataan bisa dipotong menjadi klip sepuluh detik lalu disebarkan ke jutaan orang. Andai masih hidup hari ini, Gus Dur mungkin akan membuat “kekacauan” yang lebih besar lagi. Atau mungkin justru akan semakin bebas.

Beberapa bulan sebelum wafat, penglihatannya semakin terbatas. Tubuhnya semakin lemah. Orang-orang masih datang menemuinya. Politisi. Aktivis. Ulama. Wartawan. Mahasiswa. Mereka datang karena satu alasan sederhana. Di Indonesia, orang cerdas tidak langka. Orang berani juga tidak langka. Gabungan keduanya jauh lebih jarang.

Di rumahnya di Ciganjur, seorang lelaki yang sering dituduh liberal, dituduh tradisionalis, dituduh terlalu Barat, dituduh terlalu santri, dituduh terlalu banyak hal, masih terus berbicara tentang demokrasi, agama, kemanusiaan, dan Indonesia.

Di meja lain mungkin ada secangkir kopi yang mulai dingin. Seseorang bertanya soal politik. Gus Dur menjawab. Beberapa orang tertawa. Beberapa orang marah. Polanya hampir selalu begitu.

Catatan terkait: Buya Syafii Maarif, Tokoh Besar dengan Kehidupan Sederhana