Masalah Sosial dan Parkir Liar di Indonesia, Dulu dan Sekarang

Ilustrasi/fajar.co.id

Di Indonesia tahun 1980-an, suara motor masih terdengar seperti penanda status sosial. Tidak semua orang punya kendaraan. Jalan-jalan belum dipenuhi lautan skuter matik seperti hari ini. Di banyak kampung, satu motor bisa jadi pusat perhatian sekecil hajatan. Anak-anak keluar rumah hanya untuk melihat tetangga baru pulang membawa Honda Astrea atau Yamaha RX-King yang mengilap di bawah matahari sore.

Motor waktu itu bukan kebutuhan dasar. Ia simbol bahwa seseorang “sudah jadi orang”.

Maka hubungan dengan tukang parkir liar juga berbeda. Orang yang membawa mobil Toyota Corolla, Suzuki Carry, atau motor CB100 ke pusat pertokoan di Jakarta atau Surabaya umumnya datang dari kelas ekonomi yang lebih mapan dibanding rata-rata masyarakat. Seratus rupiah atau lima ratus rupiah untuk parkir di zaman itu tidak terasa sebagai ancaman ekonomi. Itu uang kecil. Receh yang bahkan kadang dibiarkan jatuh di dashboard.

Tukang parkir pada masa itu juga punya posisi sosial berbeda. Mereka memang informal, kadang liar, kadang semi-resmi, tapi belum dipandang sebagai beban sosial besar. Sebab kendaraan bermotor sendiri masih barang mahal. Orang yang mampu membeli motor dianggap otomatis mampu membayar biaya-biaya kecil di sekitarnya.

Hari ini, situasinya jungkir balik. Motor bukan lagi simbol kemewahan. Motor sudah berubah menjadi alat bertahan hidup.

Kurir Shopee pakai motor. Buruh pabrik pakai motor. Guru honorer pakai motor. Pedagang cilok keliling pakai motor. Mahasiswa kredit motor. Tukang galon pakai motor.

Di parkiran minimarket, motor berjejer rapat seperti kawanan ikan sarden. Beat, Vario, Scoopy, NMAX kredit lima tahun. Sebagian bodinya lecet. Sebagian spionnya cuma sebelah. Ada yang joknya sobek ditambal lakban hitam. Kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia meledak luar biasa sejak akhir 1990-an dan terutama 2000-an, ketika kredit kendaraan dipermudah habis-habisan. Orang dengan gaji UMR pun bisa punya motor.

Masalahnya, biaya parkir liar tidak ikut menyesuaikan perubahan makna kendaraan itu sendiri. Dulu motor identik dengan surplus ekonomi. Sekarang motor sering identik dengan keterpaksaan ekonomi.

Itu sebabnya kemarahan terhadap tukang parkir liar makin keras dalam beberapa tahun terakhir. Orang yang bayar parkir hari ini bukan kelas atas santai yang uang recehnya berceceran di dashboard mobil. Banyak yang justru hidup pas-pasan, menghitung pengeluaran harian dengan ketat.

Dua ribu rupiah memang kecil kalau dilihat sendirian. Tapi hidup kelas bawah selalu dipenuhi “dua ribu-dua ribu” lain yang menggerogoti pelan-pelan.

Parkir dua ribu. Admin transfer dua ribu lima ratus. Biaya layanan seribu. Tarif aplikasi naik. Gas melon naik. Minyak goreng naik. Orang miskin modern hidup dalam hujan pungutan kecil yang tidak pernah berhenti.

Jadi ketika seseorang membeli gorengan lima ribu lalu harus bayar parkir dua ribu, rasa kesalnya bukan sekadar soal nominal matematis. Ada rasa diperas oleh sistem kecil yang terus muncul di setiap sudut hidup.

Ekonomi Indonesia hari ini penuh paradoks aneh. Seorang tukang parkir bisa memperoleh dua ribu rupiah hanya dalam hitungan detik ketika motor berhenti, sementara pemilik warung harus berjibaku menjual kopi sachet dengan margin keuntungan tipis. Pedagang warungan bangun sejak subuh mengiris kol, mencampur tepung, menyalakan minyak panas yang asapnya bikin mata pedih. Untung per porsi makanan mungkin cuma beberapa ratus rupiah.

Lalu di depan warung berdiri seorang lelaki dengan peluit sambil memegang uang parkir yang jumlahnya kadang lebih besar dari laba penjual makanan itu sendiri. Orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak proporsional.

Di tahun 1980-an, kota-kota Indonesia juga belum sepadat sekarang. Area parkir masih relatif longgar. Jalanan belum meledak oleh kendaraan pribadi. Tukang parkir kadang benar-benar membantu mengatur mobil mundur atau menjaga kendaraan di kawasan ramai. Relasinya terasa lebih fungsional.

Hari ini, banyak area parkir sebenarnya nyaris tidak membutuhkan bantuan manusia. Orang bisa parkir sendiri dengan mudah di depan minimarket kecil. Tapi praktik pungutan tetap berjalan karena sudah menjadi kebiasaan sosial. Lebih tepatnya; kebiasaan ekonomi.

Saya pernah melihat seorang pengemudi ojek online berdebat kecil dengan tukang parkir setelah mengambil pesanan makanan. Tukang parkir meminta dua ribu. Driver itu menjawab pendek, “Saya cuma ambil order dua menit.”

Nada suaranya lelah sekali. Mungkin penghasilannya hari itu belum sampai target. Mungkin bensin baru naik. Mungkin cicilan motornya telat. Dua ribu rupiah jadi terasa jauh lebih emosional ketika hidup terus menekan dari segala arah.

Tukang parkir liar sering dianggap simbol kemalasan atau pemalakan oleh kelas menengah perkotaan. Sebagian kritik itu masuk akal. Kebanyakan memang bekerja dengan model ekonomi yang sangat minim nilai tambah. Kadang cuma duduk di kursi plastik sambil merokok dan memainkan ponsel, lalu berdiri ketika ada motor datang.

Tapi kalau dilihat lebih dekat, ledakan jumlah tukang parkir liar juga mencerminkan perubahan ekonomi Indonesia sendiri.

Kota-kota tumbuh kacau. Lapangan kerja formal tidak cukup. Pendidikan mahal. Orang tua menua tanpa pensiun.

Lelaki usia lima puluhan dengan ijazah SMP sulit masuk dunia kerja modern yang penuh aplikasi dan sistem digital. Jalan paling realistis sering tinggal sektor informal; parkir, keamanan lingkungan, jaga toko, ojek pangkalan.

Negara seperti membiarkan ruang-ruang abu-abu itu tumbuh sendiri. Masalahnya, masyarakat sekarang juga tidak lagi punya toleransi ekonomi seperti era 1980-an. Dulu pemilik kendaraan relatif sedikit dan lebih kaya. Sekarang pengguna motor mayoritas justru kelompok pekerja yang hidupnya rapuh. Maka benturan antara tukang parkir dan pengguna kendaraan menjadi benturan sesama kelas bawah. Orang miskin memungut uang dari orang miskin lain.

Kadang situasinya hampir tragis. Seorang buruh pabrik berhenti beli nasi kucing sepulang shift malam, lalu bayar parkir kepada lelaki lain yang mungkin sama-sama hidup pas-pasan. Tidak ada pihak yang benar-benar menang besar di situ. Yang ada cuma ekonomi kecil yang saling menggerogoti.

Pemerintah daerah sering tampak bingung menghadapi fenomena ini. Parkir liar terlalu kecil untuk dianggap krisis nasional, tapi terlalu luas untuk diabaikan. Ketika ditertibkan, muncul isu pengangguran. Ketika dibiarkan, muncul kemarahan publik.

Media sosial memperkeruh semuanya. Video tukang parkir meminta uang cepat sekali viral. Komentar orang-orang penuh kebencian. Kadang sampai terasa ada ledakan frustrasi yang lebih besar daripada sekadar soal parkir. Dan mungkin memang bukan soal parkir semata.

Tukang parkir liar menjadi simbol kecil dari rasa capek hidup di Indonesia modern. Negara terasa hadir saat menagih pajak kendaraan, tapi absen ketika ruang publik berubah jadi ladang pungutan informal. Orang dipaksa punya kendaraan karena transportasi umum buruk. Setelah punya kendaraan, mereka terus dikenai biaya tambahan di mana-mana. Bensin. Pajak. Servis. Cicilan. Parkir. Belum lagi jalan rusak yang bikin shockbreaker cepat jebol.

Motor yang dulu lambang mobilitas dan kebebasan sekarang sering terasa seperti mesin penguras penghasilan.

Di sebuah minimarket dekat terminal kecil, seorang bapak pengantar galon turun dari motor tua dengan keranjang besi di belakang. Tangannya hitam kena matahari. Kukunya penuh bekas debu semen entah dari mana. Ia beli kopi sachet dan roti murah. Waktu keluar, tukang parkir mendekat sambil mengangkat tangan.

Bapak itu membuka dompet tipis yang sudah mengelupas di pinggirannya. Lama sekali. Lama sekali mencari receh.