Kolonialisme Internal, Ketimpangan Antara Pusat dan Daerah Pinggiran

Ilustrasi/malangtimes.com

Peta Indonesia di dinding kelas selalu tampak sederhana. Gugusan pulau berwarna-warni. Garis batas provinsi. Nama-nama kota besar. Dari kejauhan, semuanya terlihat menyatu dalam satu bentuk yang utuh. Persatuan nasional memiliki estetika yang rapi ketika dilihat dari jarak jauh.

Jarak sering menyembunyikan banyak hal.

Dari Jakarta, Papua dapat terlihat sebagai hamparan wilayah di ujung timur. Dari Jayapura, Jakarta berada hampir empat ribu kilometer jauhnya. Angka itu lebih panjang daripada jarak Madrid ke Moskow. Tubuh manusia memahami jarak dengan cara yang berbeda dibandingkan peta. Delapan jam penerbangan membuat pinggang pegal. Mata perih karena kurang tidur. Bandara berganti-ganti. Bahasa di sekitar berubah. Warna kulit berubah. Harga barang berubah. Negara yang sama.

Teori kolonialisme internal lahir dari kegelisahan terhadap kenyataan semacam itu. Banyak negara berhasil mengusir penjajah asing, mengibarkan bendera baru, menyusun konstitusi baru, lalu menemukan sesuatu yang tidak nyaman: pola ketimpangan yang menyerupai masa kolonial ternyata tetap bertahan. Pelakunya bukan lagi kerajaan asing yang beribu-ribu kilometer jauhnya. Struktur hubungan yang timpang justru muncul di dalam rumah sendiri.

Konsep tersebut berkembang kuat di Amerika Latin melalui karya sosiolog Meksiko, Pablo González Casanova. Ia mencoba memahami mengapa kelompok-kelompok tertentu di Meksiko tetap mengalami posisi subordinat meskipun negara telah lama merdeka. Pertanyaannya sederhana dan mengganggu. Jika kolonialisme telah berakhir, mengapa sebagian wilayah masih hidup seperti koloni?

Pertanyaan itu kemudian bergaung ke berbagai tempat. Michael Hechter membawanya ke Inggris. Dalam bukunya, Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, ia meneliti hubungan antara Inggris dengan Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Modernisasi yang sering dipuja sebagai mesin kemajuan ternyata tidak selalu menyebarkan manfaat secara merata. Sebagian wilayah menjadi pusat industri, pusat modal, pusat pendidikan, pusat birokrasi. Sebagian wilayah lain menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja.

Hubungan semacam itu memiliki logika yang dingin. Batu bara keluar dari satu daerah. Nilai tambahnya muncul di daerah lain. Tenaga kerja bermigrasi ke pusat. Pajak terkumpul di pusat. Universitas terbaik berada di pusat. Kantor perusahaan terbesar berada di pusat.

Setelah beberapa generasi, pola tersebut terasa normal. Kolonialisme internal mencoba mengganggu rasa normal itu.

Ketika membaca teori ini, saya sering teringat sebuah pemandangan yang berulang dalam berita Indonesia. Sebuah kapal tongkang penuh batu bara bergerak menyusuri Sungai Mahakam. Hitam. Berat. Lambat. Di atasnya terdapat ribuan ton sumber daya yang akan menjadi listrik, baja, dan keuntungan ekonomi. Kamera drone biasanya mengambil gambar dari ketinggian. Sungai tampak indah. Tongkang tampak megah.

Orang-orang jarang bertanya ke mana sebagian besar nilai ekonominya mengalir. Pertanyaan itu bukan tuduhan. Ia hanya pertanyaan.

Kalimantan adalah contoh yang menarik karena ia sering hadir dalam imajinasi nasional sebagai gudang. Batu bara. Kayu. Sawit. Gas alam. Kini ditambah IKN. Daftar itu terdengar seperti katalog fungsi ekonomi. Saya memperhatikan bagaimana pemberitaan nasional menggambarkan wilayah tersebut. Hutan tropis. Tambang. Orangutan. Kawasan industri.

Tidak banyak ruang diberikan untuk kehidupan sehari-hari masyarakatnya sebagai masyarakat. Seolah-olah suatu wilayah pertama-tama dinilai dari apa yang dapat diekstraksi darinya. Di titik itu, kolonialisme internal mulai bergerak dari ekonomi menuju wilayah yang lebih licin: representasi.

Casanova berbicara tentang kekuasaan ekonomi. Banyak pemikir setelahnya mulai memperhatikan kekuasaan simbolik. Siapa yang mendefinisikan suatu daerah? Siapa yang menulis narasi tentangnya? Siapa yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengingatkan pada pemikiran Michel Foucault. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui laras senapan atau kantor pajak. Kekuasaan juga bekerja melalui kategori, bahasa, statistik, kurikulum sekolah, laporan pembangunan, dan peta mental yang dianggap masuk akal. Sebuah daerah bisa kaya sumber daya, tetapi miskin kemampuan mendefinisikan dirinya sendiri.

Dalam banyak negara, pusat memiliki monopoli yang sangat besar atas produksi makna. Media nasional terkonsentrasi di ibu kota. Penerbit besar berada di ibu kota. Universitas paling berpengaruh berada di ibu kota. Industri hiburan berada di ibu kota. Akibatnya, pusat tidak hanya mengelola anggaran. Pusat mengelola cara bangsa membayangkan dirinya.

Perhatikan bagaimana kata "daerah" sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Seseorang berkata, "Saya berasal dari daerah." Kalimat itu terdengar biasa. Tidak ada yang aneh.

Tetapi kata tersebut diam-diam mengandung geografi kekuasaan. Pusat tidak pernah disebut daerah. Pusat adalah standar. Wilayah lain menjadi variasi dari standar itu.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kolonial. Tuduhan seperti itu terlalu sederhana dan sering kali tidak membantu. Teori kolonialisme internal juga memiliki banyak kelemahan yang nyata. Kolonialisme klasik dan negara modern bukan hal yang sama. 

Orang Papua dapat menjadi menteri. Orang Aceh dapat menjadi jenderal. Orang Maluku dapat menjadi presiden jika memperoleh dukungan politik yang cukup. Dalam sistem kolonial tradisional, kemungkinan seperti itu hampir tidak ada. Fakta itu penting. Mengabaikannya hanya menghasilkan slogan.

Banyak ketimpangan lahir dari faktor yang jauh lebih rumit daripada eksploitasi. Kepadatan penduduk Jawa menciptakan efisiensi ekonomi yang sulit ditandingi wilayah lain. Infrastruktur lebih murah dibangun ketika populasi terkonsentrasi. Pelabuhan berkembang karena sejarah perdagangan. Sebagian wilayah memang memiliki tantangan geografis yang brutal.

Membangun jalan di Pegunungan Tengah Papua bukan pekerjaan yang sama dengan membangun jalan di Pantura Jawa. Teori kolonialisme internal kadang terdengar terlalu rapi ketika berhadapan dengan kenyataan yang berantakan.

Meski begitu, teori ini tetap bertahan karena ia menyentuh sesuatu yang nyata secara emosional. Ketika masyarakat lokal melihat kekayaan keluar dari wilayah mereka, sementara kualitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur masih tertinggal, muncul perasaan yang sulit dihapus hanya dengan grafik pertumbuhan ekonomi.

Perasaan memiliki logikanya sendiri. Perasaan tidak selalu benar. Perasaan juga tidak selalu salah.

Saya sering menganggap perdebatan tentang pusat dan daerah di Indonesia terjebak dalam dua kubu yang sama-sama malas berpikir. Satu kubu menganggap semua kritik terhadap ketimpangan sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Kubu lain menganggap setiap ketimpangan sebagai bukti eksploitasi yang disengaja. Kenyataan biasanya jauh lebih kusut.

Seorang pejabat di Jakarta mungkin benar-benar berusaha membangun wilayah timur Indonesia. Seorang warga di Sorong tetap bisa merasa bahwa pembangunan itu belum cukup. Kedua hal tersebut dapat terjadi bersamaan.

Kita hidup di zaman yang menyukai jawaban sederhana. Kolonialisme internal mengganggu kenyamanan itu, karena ia memaksa kita melihat hubungan pusat-daerah sebagai proses yang berlangsung terus-menerus, bukan sebagai persoalan yang selesai pada hari kemerdekaan.

Kemerdekaan politik ternyata tidak otomatis menghapus hierarki ekonomi. Hierarki ekonomi tidak otomatis menjelaskan seluruh persoalan.

Peta di dinding kelas masih tampak rapi. Garis-garis batas tetap berada di tempatnya. Lagu kebangsaan tetap sama. Bendera tetap berkibar di Jayapura, Banda Aceh, Ambon, Pontianak, dan Jakarta.

Di bawah peta yang rapi itu, tongkang batu bara masih bergerak menyusuri Mahakam. Kapal LNG masih meninggalkan Teluk Bintuni. Kontainer masih keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok.

Statistik pertumbuhan ekonomi terus diperbarui. Narasi tentang siapa yang sedang membangun siapa... masih diperebutkan.