Kalimantan Terbakar, Mulut Kering, Asap Menembus Langit

Ilustrasi milik BSM

Kebakaran hutan biasanya datang bersama angka-angka yang terlalu besar untuk terasa nyata. Puluhan ribu hektare. Puluhan ribu titik panas. Ratusan titik dalam satu hari. Angka semacam 33.837 hektare terdengar seperti statistik yang dibuat untuk laporan tahunan, bukan sesuatu yang sedang mengubah udara yang dihirup manusia pagi ini.

Padahal 33.837 hektare bukan angka untuk kondisi per 19 Agustus. Angka itu merupakan luas indikatif areal karhutla di Pulau Kalimantan sepanjang 1 Januari–27 Juli 2026 menurut data WALHI, berdasarkan 34.262 hotspot. Lima provinsi masuk hitungan itu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kalimantan Barat menyumbang bagian terbesar, 28.680 hektare dengan 17.236 hotspot.

Angka tersebut perlu diperlakukan dengan hati-hati. Hotspot bukanlah api yang sudah dilihat manusia dari jarak sepuluh meter. Satelit menangkap anomali panas di permukaan; satu kebakaran dapat menghasilkan beberapa hotspot, sementara kondisi awan, waktu lintasan satelit, atmosfer, dan kemampuan sensor dapat mempengaruhi hasil deteksi. 

Kementerian Kehutanan berkali-kali mengingatkan bahwa hotspot harus diverifikasi di lapangan sebelum diterjemahkan menjadi kejadian kebakaran tertentu. Justru setelah angka itu diberi catatan kaki, persoalannya terasa lebih mengganggu. Sebab angka Agustus menunjukkan bahwa Kalimantan belum sedang keluar dari masalah. 

Pada pagi 19 Agustus, misalnya, Kementerian Kehutanan mencatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi hanya di tiga provinsi: 259 di Kalimantan Barat, 242 di Kalimantan Tengah, dan 17 di Kalimantan Selatan. Sehari sebelumnya jumlahnya 109. Dua hari sebelumnya 123. Dalam rentang 17–19 Agustus, ketiga provinsi itu mengumpulkan 750 hotspot berkepercayaan tinggi.

Perubahan dari 109 menjadi 518 dalam sehari terdengar hampir seperti kesalahan ketik. Sayangnya bukan. Peta satelit memang bisa berubah cepat karena cuaca dan pola pembakaran, tetapi angka tersebut cukup untuk membuat petugas lapangan kembali bekerja ketika sebagian orang mungkin sudah mengira musim kebakaran sedang mereda. 

Kalimantan Barat yang pada 18 Agustus mencatat 15 hotspot berkepercayaan tinggi melonjak jadi 259 pada 19 Agustus. Kalimantan Tengah bergerak dari 73 menjadi 242. Kalimantan Selatan dari 21 menjadi 17. Angka-angka itu tidak membentuk garis yang sopan. Mereka naik, turun, melonjak, lalu jatuh lagi.

Keesokan harinya jumlah hotspot nasional memang turun tajam. Dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 pada 20 Agustus, menurut pemantauan Terra-Aqua NASA yang dihimpun Kementerian Kehutanan. Kalimantan Barat turun dari 784 menjadi 82; Kalimantan Tengah dari 694 menjadi 22; Kalimantan Selatan dari 85 menjadi 12. Penurunan 56,2 persen dalam sehari terdengar melegakan, sampai pemerintah sendiri menambahkan peringatan bahwa turunnya hotspot tidak berarti seluruh kebakaran sudah padam atau risiko telah berakhir.

Api di lahan gambut memang punya cara sendiri untuk membuat angka statistik terlihat lebih jinak daripada kenyataan di bawah tanah. Di Camp Peat Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni datang pada 19 Agustus ketika alat pengukur tinggi muka air gambut menunjukkan sekitar minus 0,99 meter. Kondisi ideal yang disebut Kementerian Kehutanan berada di atas minus 0,4 meter. Jadi persoalannya bukan hanya lidah api yang terlihat dari kejauhan. Tanahnya sendiri sedang terlalu kering.

Tumbang Nusa sudah lama menjadi nama yang akrab dalam urusan kebakaran gambut. Tempat semacam itu membuat istilah “kebakaran hutan” terasa kurang tepat. Hutan memang bisa terbakar, tetapi gambut membawa persoalan lain: bahan organik yang menumpuk selama ribuan tahun, air yang turun, permukaan yang mengering, kemudian api yang dapat bergerak dengan cara yang tidak selalu spektakuler dari atas. 

Dari udara mungkin terlihat asap. Dari dekat, petugas berhadapan dengan panas, tanah rapuh, akses yang buruk, pompa, selang, dan pekerjaan yang tidak akan masuk ke foto utama berita.

Kalimantan Barat memperlihatkan skala yang lebih kasar lagi. Dari total 33.837 hektare luas indikatif karhutla yang dicatat WALHI hingga 27 Juli, sekitar 28.680 hektare berada di provinsi tersebut. Itu sekitar 85 persen dari luas indikatif karhutla Kalimantan dalam data tersebut.

Persoalannya kemudian bergeser dari pertanyaan “mengapa musim kemarau membuat Kalimantan terbakar?” Pertanyaan itu terlalu gampang. Kemarau membuat bahan bakar lebih kering, tentu saja. Tetapi siapa yang menggunakan lahan, bagaimana lahan itu dibuka, bagaimana air dikelola, siapa yang bertanggung jawab ketika api muncul, dan apa yang terjadi pada kawasan setelah kebakaran selesai, adalah perkara tata kelola. Di sinilah data WALHI jauh lebih mengusik daripada angka luas terbakar.

Analisis spasial WALHI menyebut 25.524 dari 34.262 hotspot di Kalimantan—sekitar 74 persen—berada di kawasan konsesi perusahaan. Rinciannya juga tidak kecil: 10.739 hotspot berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 di konsesi pertambangan, dan 6.905 di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH.

Angka 74 persen tentu tidak boleh diterjemahkan secara sembrono menjadi “74 persen kebakaran disebabkan perusahaan”. Itu klaim yang berbeda dan membutuhkan pembuktian sebab kebakaran satu per satu. Konsesi tempat hotspot muncul tidak otomatis membuktikan siapa yang menyalakan api. Data tersebut memberi petunjuk mengenai di mana anomali panas terkonsentrasi, bukan otomatis siapa pelakunya. Justru karena itu angka tersebut layak diperiksa, bukan dipakai sebagai slogan.

Masalah karhutla sering diperlakukan sebagai perlombaan antara api dan helikopter water bombing. Ketika asap muncul, pesawat datang. Ketika titik panas bertambah, personel dikerahkan. Ketika jarak pandang turun, masyarakat diberi peringatan. Semua diperlukan. Pada 19 Agustus, pemerintah memang memperkuat operasi terpadu dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.

Tetapi kebakaran yang selalu ditangani setelah menjadi kebakaran mempunyai logika yang agak absurd. Negara mengeluarkan tenaga paling besar ketika sesuatu sudah terbakar. Pompa bekerja setelah gambut kering. Pesawat terbang setelah asap muncul. Petugas masuk setelah titik panas terdeteksi satelit. Penyakitnya sudah menjadi kejadian; pencegahannya kebagian porsi yang lebih membosankan, lebih administratif, lebih sulit difoto.

Musim 2026 juga datang bersama kondisi cuaca yang memang mendukung kebakaran. Per 21 Agustus, BMKG menyebut 535 zona musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah, sementara 87,28 persen mengalami sifat hujan di bawah normal. Kementerian Kehutanan juga mencatat El Niño telah mencapai intensitas sangat kuat dan IOD berada dalam fase positif, dua kondisi yang secara umum dapat mendukung kekeringan dan meningkatkan risiko karhutla.

Asap tidak peduli apakah sebuah titik panas termasuk kategori high confidence, medium confidence, atau hanya akan dibuktikan setelah petugas datang. Asap masuk melalui celah jendela, menggantung di jalan, mengubah jarak pandang, membuat tenggorokan terasa kasar. Di Banjarbaru, kualitas udara sudah menjadi perhatian ketika peningkatan karhutla terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus.

Kemudian peta satelit berubah lagi. 518 menjadi 950, 950 menjadi sekian, satu provinsi turun, provinsi lain naik. Petugas menghitung. Satelit lewat. Gambut tetap kering di bawah sepatu.

Di Tumbang Nusa, angka pada alat pengukur muka air gambut masih menunjukkan -0,99 meter ketika orang-orang sedang berbicara tentang operasi terpadu.

Catatan terkait: Orangutan Disuruh Pergi dari Hutan, Padahal Mereka Orangutan