Pungutan Parkir Liar, Nominal Kecil yang Bikin Kesal Banyak Orang

Ilustrasi/intracs.co.id

Kadang yang paling bikin kesal bukan nominalnya, tapi rasa dipalak secara halus.

Motor hanya berhenti sebentar di depan warung gorengan, membeli tempe mendoan, lalu muncul suara, “Parkirnya, Mas.”

Dua ribu rupiah.

Beli tempe mendoan lima ribu. Parkir dua ribu.

Beli es teh dan rokok eceran. Parkir dua ribu.

Masuk minimarket cuma beli sabun cuci muka karena lupa stok habis. Keluar, tangan kanan masih memegang kantong plastik tipis dari kasir, tangan kiri otomatis merogoh saku mencari uang receh untuk orang yang kadang bahkan tidak benar-benar membantu apa-apa selain berdiri sambil memegang peluit. Yang dibayar sering bukan jasa. Lebih mirip pembayaran agar situasi tetap aman dan tidak canggung.

Di banyak kota Indonesia, tukang parkir liar sudah jadi bagian dari lanskap harian seperti kabel semrawut dan spanduk pinjaman online. Orang bahkan hafal titik-titiknya. Depan minimarket kena. Depan warung bakso kena. Depan apotek kena. Kadang di tempat yang bahkan jelas-jelas punya area parkir milik toko sendiri, tetap ada orang nongkrong menguasai trotoar sambil membawa rompi lusuh.

Mereka muncul karena ada ruang ekonomi yang bocor dan dibiarkan terbuka terlalu lama.

Masalahnya, kebocoran itu sekarang terasa makin mengganggu karena ekonomi masyarakat juga sedang seret. Dua ribu rupiah mungkin kecil bagi sebagian orang. Tapi ketika setiap aktivitas kecil dipotong pungutan informal, rasa jengkelnya menumpuk. Orang pergi beli kopi sachet, bayar parkir. Ambil paket, bayar parkir. Isi pulsa, bayar parkir.

Indonesia mungkin satu-satunya tempat orang membeli barang murah bisa terasa lebih mahal karena biaya berhenti sebentar.

Lucunya, tukang parkir liar sering bekerja di atas ruang yang sebenarnya tidak mereka miliki. Trotoar milik publik. Bahu jalan. Area depan toko yang disewa pemilik usaha. Tapi mereka memposisikan diri seperti pengelola sah.

Kadang ada gestur yang sangat khas; tangan kanan setengah mengangkat motor keluar, lalu setelah pengendara duduk dan menyalakan mesin, telapak tangan dibuka sedikit ke bawah. Gerakan meminta uang yang begitu otomatis sampai terasa seperti refleks nasional.

Orang-orang mulai melawan dengan cara kecil. Di media sosial muncul video pengendara kabur sebelum ditagih parkir. Ada yang pura-pura sibuk pakai headset. Ada yang bilang, “Tadi cuma bentar.” Ada yang sengaja parkir jauh supaya tidak kena. Kolom komentar penuh amarah yang sudah lama dipendam.

Tapi amarah publik terhadap parkir liar sering terasa campur-aduk. Sebagian benar-benar marah karena merasa dirugikan. Sebagian lagi marah karena melihat absurditas ekonomi di depan mata.

Bayangkan seorang pemilik warung makan kecil di pinggir jalan di Semarang. Ia bangun subuh, belanja cabai di pasar, motong ayam sendiri, bayar gas, bayar sewa lahan. Untung per porsi mungkin cuma seribu atau dua ribu rupiah. Di depan warungnya berdiri tukang parkir yang dapat dua ribu rupiah per motor hanya dengan mengatur kendaraan yang sebenarnya bisa diparkir sendiri oleh pengunjung.

Kadang penghasilan tukang parkir malah lebih stabil dibanding pemilik usaha. Itu yang bikin banyak orang kesal bukan main.

Ada pemilik toko yang diam-diam takut mengusir tukang parkir liar karena khawatir tokonya diganggu. Cerita semacam itu beredar terus, cukup untuk menciptakan rasa takut kolektif.

Di beberapa daerah, parkir liar bukan lagi individu spontan yang cari makan harian. Sudah ada jaringan setoran. Ada wilayah kekuasaan. Ada koordinasi informal dengan oknum tertentu. Orang yang terlalu naif menganggap semua tukang parkir liar cuma lelaki miskin yang bekerja keras, sering lupa bahwa ekonomi jalanan di Indonesia punya struktur sendiri. Tidak rapi, tapi nyata.

Ada minimarket di pinggir jalan ramai dekat Semarang memasang tulisan besar: “Parkir Gratis”. Lima menit kemudian, tetap ada lelaki bersiul menawarkan bantuan parkir sambil duduk di atas motor tua tanpa plat depan. Pengunjung tetap bayar karena malas ribut. Tulisan “gratis” kalah oleh tekanan sosial tatap muka.

Bagian paling aneh sebenarnya adalah betapa normal semua itu dianggap. Anak kecil tumbuh melihat pungutan parkir liar sebagai bagian wajar dari kehidupan kota. Seolah setiap ruang publik memang harus punya penjaga informal yang meminta uang receh.

Padahal kalau dipikir-pikir, praktik ini cukup liar. Seseorang mengklaim ruang publik secara sepihak, lalu menarik uang dari orang yang lewat di sana.

Bayangkan kalau logika itu diterapkan ke semua hal. Berdiri di depan ATM lalu minta dua ribu karena “menjaga keamanan”. Berdiri dekat toilet umum lalu minta uang meski toiletnya bukan miliknya. Absurd, tapi parkir liar sudah begitu biasa sampai orang jarang memikirkan struktur aneh di baliknya.

Pemerintah daerah sering tampak setengah hati. Razia dilakukan sesekali. Tukang parkir hilang dua hari, lalu balik lagi. Sebagian malah akhirnya mendapat rompi resmi atau karcis seadanya, seolah praktik informal tinggal diberi stempel agar tampak legal.

Padahal keluhan masyarakat bukan semata soal legal atau ilegal. Orang lelah dengan pungutan kecil yang terus muncul di ruang hidup sehari-hari.

Di media sosial, tukang parkir liar sering jadi sasaran kemarahan kelas menengah urban. Kadang sampai terasa terlalu kasar. Ada komentar yang menganggap mereka seperti masalah kota yang harus dibersihkan. Nada semacam itu juga problematis. Banyak tukang parkir memang hidup dari ekonomi informal karena lapangan kerja formal makin sempit. Lelaki umur lima puluh tahun dengan pendidikan rendah tidak punya banyak pilihan di kota besar selain menjaga parkir, jadi kuli bangunan, atau narik gerobak.

Ekonomi Indonesia punya kebiasaan brutal; membiarkan orang bertahan hidup sendiri, lalu marah pada cara mereka bertahan hidup.

Tapi memakai alasan kemiskinan untuk membenarkan seluruh praktik parkir liar juga tidak menyelesaikan apa-apa. Sebab di sisi lain, ada konsumen kecil dan pemilik usaha kecil yang sama-sama sedang megap-megap. Semua saling menggigit recehan.

Pedagang bakso harus bayar iuran keamanan. Pemilik warung bayar pungutan kebersihan. Pembeli bayar parkir. Kurir bayar parkir.

Negara seperti mundur perlahan dari ruang publik, lalu ruang kosong itu diisi pungutan-pungutan mikro oleh siapa saja yang cukup nekat menguasai sudut jalan.

Kota-kota Indonesia akhirnya terasa melelahkan bukan hanya karena gedungnya buruk atau jalanan macet. Ada rasa bahwa setiap langkah kecil selalu punya biaya tambahan tak resmi. Mau duduk nyaman, kena tarif. Mau berhenti sebentar, kena tarif. Mau lewat cepat pun kadang tetap kena. Orang jadi defensif bahkan untuk hal receh.

Dan tukang parkir liar berada tepat di titik paling sensitif itu; pertemuan antara rasa capek hidup, ekonomi seret, ruang publik yang amburadul, dan negara yang sering tampak absen kecuali saat memasang spanduk larangan.

Di depan sebuah toko roti kecil, seorang ibu turun dari motor sambil menggandeng anaknya yang masih pakai seragam TK. Ia beli dua donat dan susu kotak. Total belanja mungkin belum sampai dua puluh ribu. Waktu mau pulang, tukang parkir mendekat sambil mengangkat tangan.

Ibu itu membuka dompet lusuh warna cokelat. Lama sekali mencarinya.

Recehnya habis.