Krisis Bahan Bakar di Bali: Menginap di SPBU demi Beli Bensin

Ilustrasi/jawapos.com

Pemandangan paling ganjil dari sebuah krisis bahan bakar adalah ketika orang harus mengorbankan waktu tidur untuk membeli sesuatu yang membuat mereka bisa pergi bekerja keesokan paginya. 

Di Bali, antrean kendaraan di SPBU sampai memanjang ke malam, bahkan membuat sebagian orang menunggu hingga dini hari. Ada yang bertahan berjam-jam, ada yang memilih menginap. Motor dan mobil berjajar di bawah lampu putih pompa bensin, sementara pemiliknya menunggu giliran dengan tubuh letih, mata berat, dan tangki yang belum tentu cukup untuk membawa mereka pulang.

Bensin seharusnya menjadi urusan beberapa menit. Masuk ke SPBU, membuka tutup tangki, membayar, pergi. Ketika urusan sesederhana itu berubah menjadi penantian panjang, masalahnya sudah melampaui kenyamanan pengendara. Orang mulai harus menyusun ulang hidupnya mengikuti ketersediaan bahan bakar. Jam berangkat kerja bisa berubah. Perjalanan mengantar anak jadi urusan yang harus diperhitungkan. Pengemudi ojek daring kehilangan waktu produktif justru ketika ia membutuhkan bensin untuk mencari penghasilan.

Di pulau yang menjual gagasan tentang liburan, orang-orang terpaksa menghabiskan malam dengan mengantre.

Kontrasnya memang menyakitkan. Bali dikenal melalui foto pantai, hotel, restoran, kendaraan wisata, dan jalanan yang dipenuhi orang dari berbagai negara. Pariwisata membuat pergerakan manusia menjadi bagian penting dari kehidupan ekonominya. Wisatawan harus berpindah dari bandara ke hotel, dari hotel ke pantai, dari Ubud ke kawasan pesisir. Pekerja hotel, pedagang, pengantar makanan, sopir, dan pemasok barang, juga bergerak setiap hari. Banyak di antara mereka bergantung pada sepeda motor atau mobil untuk mencari nafkah.

Ketika pasokan bensin tersendat atau distribusinya tidak mampu memenuhi kebutuhan di suatu wilayah, gangguan itu menjalar jauh melampaui antrean di depan pompa. Ia bisa menyentuh pendapatan harian orang yang bahkan tidak pernah menginap di hotel berbintang.

Kita perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan penyebab antrean yang sedang terjadi. Antrean panjang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persediaan bahan bakar nasional habis. Gangguan distribusi, keterlambatan pengiriman, lonjakan permintaan, pembatasan penjualan di SPBU tertentu, atau kepanikan masyarakat yang bergegas mengisi tangki secara bersamaan, dapat memperburuk keadaan. Untuk memastikan penyebabnya di Bali saat ini, diperlukan keterangan terbaru dari Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU, termasuk informasi mengenai stok, jadwal pasokan, serta wilayah yang paling terdampak.

Perbedaan itu penting. Karena obat untuk kelangkaan pasokan tidak selalu sama dengan obat untuk distribusi yang tersendat, sementara kepanikan pembelian memerlukan penanganan yang berbeda lagi. Menyebut semuanya sebagai “bensin langka” mungkin mudah untuk judul berita, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.

Penyebab yang dilaporkan dalam krisis kali ini memberi gambaran lebih konkret. Gangguan teknis pada kapal tanker menghambat proses pembongkaran BBM, sementara cuaca buruk ikut memperlambat pengiriman. Ketika pasokan ke SPBU terganggu, permintaan yang melonjak membuat keadaan makin kacau. 

Laporan Associated Press pada 15 Oktober menyebut bahwa cadangan di depot masih memadai, tetapi pengiriman ke sejumlah SPBU terhambat. Kapal tanker yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax telah tiba, sementara pengiriman diupayakan berlangsung sepanjang hari. 

Penjelasan itu penting karena mengubah cara kita menilai kejadian ini. Bali tidak harus kehabisan seluruh persediaan nasional agar warganya mengalami kelangkaan di depan mata. Bahan bakar bisa tersedia di terminal penyimpanan, tetapi tidak berada di tangki kendaraan yang membutuhkannya. Secara administratif, stok mungkin masih cukup; secara praktis, seorang pekerja yang sudah mengantre dua jam tetap tidak bisa berangkat jika SPBU di depannya kehabisan bensin.

Pemerintah dan Pertamina tidak bisa berlindung terlalu lama di balik pernyataan bahwa stok aman. Kata “aman” terdengar meyakinkan bagi orang yang membaca siaran pers di kantor. Bagi pengendara yang mendorong motornya karena tangki kosong, kata itu terasa seperti ejekan yang tidak disengaja.

Gangguan kapal tanker memang bisa terjadi. Cuaca tidak tunduk pada jadwal distribusi, peralatan bisa bermasalah, dan proses bongkar muat tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tidak masuk akal menuntut sistem logistik agar tidak pernah mengalami gangguan. Yang layak dituntut ialah kemampuan sistem menghadapi gangguan tanpa membuat begitu banyak orang kehilangan satu malam, satu hari kerja, atau penghasilan yang mereka perlukan untuk makan.

Krisis seperti ini menguji cadangan operasional, jalur distribusi alternatif, ketepatan informasi, dan koordinasi antarlembaga. Jika satu keterlambatan pengiriman dapat membuat antrean menjalar dari Denpasar dan Badung hingga wilayah lain, kita patut bertanya apakah rencana daruratnya cukup tangguh. Apakah stok di depot benar-benar bisa segera dipindahkan ke SPBU yang kehabisan? Apakah kendaraan pengangkut tersedia dalam jumlah memadai? Apakah masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang SPBU mana yang masih menjual jenis BBM tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu lebih berguna daripada sekadar meminta warga bersabar.

Imbauan agar masyarakat tidak membeli secara berlebihan juga masuk akal. Ketika seseorang melihat antrean mengular dan mendengar kabar bahwa SPBU di tempat lain sudah kehabisan stok, ia mungkin memutuskan mengisi tangki sekarang, meskipun belum terlalu membutuhkan bensin. Orang berikutnya melihat tindakan yang sama dan ikut mengantre. Permintaan yang semula masih bisa ditangani berubah menjadi lonjakan mendadak. 

Kepanikan tidak harus dimulai dari rumor palsu; kabar tentang kekurangan yang nyata pun bisa memicu perilaku yang memperparah kekurangan tersebut.

Meski begitu, terlalu mudah menyalahkan warga yang ikut mengantre. Orang tidak bisa diminta tenang jika kebutuhan dasarnya tidak jelas kapan tersedia kembali. Pengemudi ojek daring mungkin memiliki cicilan kendaraan. Pekerja restoran harus tiba sebelum giliran kerja dimulai. Pegawai hotel tidak otomatis boleh terlambat hanya karena SPBU di dekat rumahnya kehabisan Pertalite. Mereka menghadapi risiko yang langsung menyentuh penghasilan, sedangkan orang yang meminta mereka tidak panik belum tentu ikut menanggung kerugian ketika mereka gagal bekerja.

Dampaknya bahkan merembet ke sektor yang selama ini menjadi kebanggaan Bali. Jika kendaraan sulit mendapatkan BBM, perjalanan wisata bisa tertunda, pengantaran makanan melambat, dan pekerja yang menopang layanan pariwisata kesulitan mencapai tempat kerja. Pengunjung mungkin masih dapat membayar kamar hotel dengan kartu kredit, tetapi petugas kebersihan, sopir, pemasok sayuran, dan pekerja dapur, tetap harus datang secara fisik. 

Ekonomi wisata tampak gemerlap di hadapan tamu; pengoperasiannya bergantung pada orang-orang yang harus berangkat pagi-pagi dengan sepeda motor.

Pemerintah Provinsi Bali merespons dengan meminta Pertamina membenahi pasokan. Kebijakan kerja dari rumah dan pembelajaran daring juga diberlakukan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan selama keadaan terganggu. Langkah itu dapat membantu menekan mobilitas, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dipindahkan ke layar komputer. Petugas medis, pekerja konstruksi, penjaga toko, pengemudi, dan pegawai hotel, tidak dapat mengubah seluruh pekerjaannya menjadi rapat daring. 

Kita juga perlu membedakan penanganan darurat dari pembenahan jangka panjang. Pengiriman tambahan dan pengoperasian SPBU selama 24 jam dapat membantu mengurai antrean. Pengaturan lalu lintas diperlukan ketika kendaraan meluber ke jalan raya. Informasi stok harus diperbarui secara terbuka agar warga tidak menghabiskan bensin berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain. Semua itu mendesak, tetapi belum menjawab bagaimana kejadian serupa dicegah ketika pengiriman berikutnya menghadapi gangguan.

Bali hidup dengan mobilitas yang tinggi, sementara banyak aktivitas sehari-hari masih sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Ketergantungan tersebut tidak bisa dihapus hanya dengan menyuruh warga bersepeda atau menggunakan transportasi umum saat bensin sulit ditemukan. Pilihan angkutan umum, jangkauan rute, jadwal layanan, dan jarak antara rumah dengan tempat kerja, menentukan apakah alternatif itu benar-benar tersedia. 

Nasihat untuk mengurangi penggunaan kendaraan terdengar berbeda bagi wisatawan yang menginap di pusat kota dan bagi pekerja yang tinggal jauh dari tempat kerjanya.

Saya membayangkan apa yang terjadi di sebuah rumah ketika seseorang pulang menjelang pagi setelah mengantre bensin. Ia mungkin hanya memperoleh beberapa liter. Tidurnya tinggal sebentar sebelum harus berangkat lagi. Besok, ia perlu mengisi bahan bakar kembali atau setidaknya memastikan masih cukup untuk pulang. Jika kabar pasokan baru belum jelas, ia akan mulai menghitung jarak, waktu, dan sisa bensin di tangki dengan kecemasan yang tidak tercantum dalam harga per liter.

Sementara itu, lampu SPBU masih menyala. Kendaraan baru datang dari ujung jalan, beberapa pengendara menanyakan jenis bensin yang tersedia, dan petugas melihat ke arah truk pengangkut yang belum juga masuk. Seseorang mematikan mesin motornya agar bensin tidak terbuang percuma, kemudian turun dan berdiri di samping kendaraan.

Ia sudah mengantre sejak malam sebelumnya. Ponselnya menunjukkan pukul 04.00 lewat.

Catatan terkait: Pray For Indonesia: Bencana di Tengah Semangat Kemerdekaan