Prancis Membara, Anak Sekolah dan Masyarakat Diamuk Murka

Ilustrasi/antaranews.com

Balai kota di Limoges terbakar sampai sebagian atapnya runtuh. Di Paris, mobil-mobil dibakar, toko dijarah, dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Di Lyon, kantor pariwisata yang dikenal sebagai bangunan bersejarah ikut dilalap api. 

Prancis, negeri yang begitu bangga pada tradisi republiknya, kembali menyaksikan jalanan berubah menjadi tempat pertengkaran antara warga, negara, dan sesuatu yang lebih sulit diberi nama: perasaan bahwa kehidupan sehari-hari makin mahal, sementara orang-orang yang seharusnya memperbaikinya terus meminta kesabaran.

Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sekitar 550.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis. Lebih dari 1.200 orang ditangkap, dan Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan sekitar 150 polisi terluka. Angka-angka itu besar, tetapi angka tidak menjelaskan mengapa seorang pelajar yang semestinya memikirkan ujian sekolah ikut berada di jalanan, atau mengapa protes tentang fasilitas pendidikan akhirnya berakhir dengan bangunan terbakar. 

Untuk memahami kerusuhan itu, kita perlu mulai dari tempat yang tampaknya paling jauh dari api: ruang kelas.

Sekolah menengah Prancis, lycée, menampung murid berusia sekitar 15 sampai 18 tahun. Selama beberapa pekan, ratusan ribu pelajar memprotes kekurangan guru, kondisi gedung yang buruk, dan fasilitas yang tidak memadai. Pemerintah bahkan telah menawarkan penambahan 3.000 guru pengganti melalui Menteri Pendidikan Édouard Geffray, yang mengumumkannya dalam wawancara televisi pada 8 Oktober. Tawaran itu belum cukup meredakan kemarahan.

Ada sesuatu yang ganjil dalam keadaan tersebut. Pendidikan biasanya dijual kepada anak muda sebagai jalan keluar: belajar dengan tekun, memperoleh ijazah, masuk universitas, mendapatkan pekerjaan, lalu menjalani kehidupan yang lebih baik. Orang dewasa mengulang janji itu begitu sering sampai terdengar seperti hukum alam. Tetapi apa yang terjadi ketika sekolah sendiri tidak sanggup menyediakan guru yang dibutuhkan muridnya? Anak-anak diminta menyiapkan masa depan menggunakan lembaga yang kesulitan menjalankan tugas hari ini.

Mereka tentu tidak otomatis menjadi revolusioner karena ruang kelas yang buruk. Hubungan antara sekolah dan kerusuhan jauh lebih berantakan daripada itu. Tetapi, kekurangan guru mempunyai arti yang melampaui jadwal pelajaran. Seorang murid bisa menerima nilai buruk karena tidak belajar, atau karena guru yang seharusnya membantunya tidak pernah tersedia. 

Dari luar, kedua keadaan itu mungkin menghasilkan angka yang sama di rapor. Pengalaman di baliknya berbeda sama sekali. Yang satu dapat terasa sebagai kegagalan pribadi; yang lain perlahan mengajarkan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh keputusan yang dibuat jauh dari jangkauannya.

Persoalan pendidikan itu kemudian bertemu dengan biaya hidup. Gerakan pekerja, serikat buruh, dan kelompok yang pernah terlibat dalam gerakan Rompi Kuning, ikut memperbesar demonstrasi. Konfederasi Umum Buruh Prancis, CGT, menuntut kenaikan upah dan pensiun serta pemberlakuan kembali pajak kekayaan bagi warga kaya. Tuntutan tersebut membawa kita keluar dari pagar sekolah menuju pertanyaan yang lebih mengganggu: siapa yang harus menanggung biaya ketika negara berusaha menghemat pengeluaran?

Penghematan anggaran selalu memiliki bahasa yang bersih. Pemerintah berbicara tentang disiplin fiskal, prioritas, efisiensi, dan kebutuhan untuk mengambil keputusan sulit. Kata-kata itu cocok untuk dokumen resmi karena tidak memiliki wajah. Tidak ada suara anak yang menunggu guru matematika ketika anggaran dipangkas. Tidak ada orang tua yang menghitung uang belanja di dalam tabel pengeluaran negara. Tidak ada rasa panik ketika seseorang membuka tagihan dan mendapati pendapatannya tidak lagi cukup.

Namun penghematan mempunyai penerima manfaat dan korban, meskipun keduanya tidak selalu disebutkan secara terbuka. Jika pelayanan publik memburuk, orang kaya masih dapat membeli sebagian jalan keluar: sekolah swasta, layanan kesehatan pribadi, tempat tinggal yang lebih nyaman. Keluarga berpenghasilan rendah lebih bergantung pada apa yang disediakan negara. Bagi mereka, penurunan mutu pelayanan publik bukan perdebatan abstrak mengenai besarnya defisit. Dampaknya masuk ke jadwal harian, peluang anak, dan pengeluaran yang sudah sulit dikendalikan.

Karena itulah demonstrasi yang dimulai oleh pelajar dapat menarik pekerja dan kelompok masyarakat lain. Mereka tidak harus memiliki pengalaman yang identik. Seorang remaja mungkin marah karena kekurangan guru; seorang pekerja mungkin tidak sanggup membayar kebutuhan bulanan; seorang pensiunan mungkin khawatir nilai uangnya terus menyusut. Ketiganya dapat sampai di jalan yang sama karena merasa institusi yang seharusnya membantu mereka justru meminta mereka menyesuaikan diri dengan kemerosotan keadaan.

Prancis mempunyai sejarah panjang tentang hubungan semacam itu. Gerakan Rompi Kuning yang muncul pada 2018 berawal dari kemarahan terhadap kenaikan pajak bahan bakar, kemudian berkembang menjadi protes yang jauh lebih luas terhadap biaya hidup dan jarak antara pemerintah dengan warga biasa. 

Rompi berwarna kuning itu mudah dikenali dan, karena diwajibkan tersedia di kendaraan, dapat ditemukan di rumah banyak orang. Simbol protes tersebut tidak memerlukan seragam partai atau kartu anggota. Orang yang biasanya tidak menganggap dirinya aktivis bisa mengenakannya dan turun ke jalan.

Gerakan terbaru yang sekarang terjadi mengingatkan pada Rompi Kuning, tetapi pengulangan sejarah tidak pernah benar-benar persis. Kali ini, pelajar menjadi salah satu pusat awal mobilisasi. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang sudah berulang kali mendengar janji reformasi, sementara masalah yang mereka hadapi terasa sangat dekat: gedung sekolah, guru, ujian, dan masa depan setelah lulus. Politik nasional mungkin tampak jauh ketika seseorang berusia enam belas tahun. Kekurangan guru tidak jauh. Ia hadir di kelas pada hari Senin.

Pada demonstrasi 17 Oktober, perbedaan antara tuntutan yang sah dan kekerasan menjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar menunjuk siapa yang melempar batu terlebih dulu. Di Paris, pawai utama dari Place de la République menuju Place de Clichy dilaporkan berlangsung relatif damai. Di titik-titik lain, kelompok kecil bertopeng membakar kendaraan, merusak bangunan, dan menjarah toko. Di Caen, batu dilemparkan ke gedung publik; di Toulon, pagar-pagar pasar Natal dibongkar dan digunakan untuk menyerang polisi. 

Dua hal berlangsung bersamaan: demonstrasi besar yang membawa keluhan sosial dan tindakan kekerasan yang merusak kehidupan orang lain.

Perbedaan itu penting. Pemilik toko yang barang dagangannya dijarah tidak tiba-tiba menjadi musuh rakyat karena ia memiliki usaha. Petugas pemadam kebakaran yang dihalangi ketika berusaha memadamkan api tidak sedang menjalankan kebijakan anggaran pemerintah. Warga yang rumah atau kendaraannya rusak tidak harus menerima kerugian sebagai harga yang wajar untuk perubahan sosial. Menjadikan penderitaan orang lain sebagai bukti kesungguhan perjuangan adalah cara berpikir yang mudah berubah menjadi kekejaman.

Namun pemerintah juga mempunyai kebiasaan yang menguntungkan dirinya sendiri: ketika kerusuhan terjadi, perhatian dapat dialihkan dari keluhan awal menuju ketertiban umum. Kamera merekam kaca pecah, api menjilat bangunan, dan polisi yang berlari di tengah asap. Gambar-gambar itu nyata. Kerusakan tersebut juga nyata. Tetapi gedung yang terbakar lebih mudah ditampilkan di televisi daripada berbulan-bulan kekurangan guru, dan toko yang dijarah lebih mudah dihitung daripada keluarga yang diam-diam mengurangi pengeluaran karena harga kebutuhan pokok terus menekan.

Di sanalah perebutan makna dimulai. Emmanuel Macron menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan para pelaku perusakan akan dituntut. Pernyataan itu masuk akal sebagai prinsip penegakan hukum. 

Jean-Luc Mélenchon, yang ikut dalam demonstrasi, mengecam penjarahan sekaligus menuduh polisi menyerang pengunjuk rasa. Marine Le Pen mengatakan tuntutan yang sah telah disandera kelompok kiri radikal. Masing-masing berusaha menentukan bagian mana dari peristiwa yang harus dilihat masyarakat terlebih dulu.

Politik bekerja dengan cara memilih sorotan. Satu pihak menunjukkan api, pihak lain menunjukkan kemarahan, sementara kelompok yang paling berkepentingan dengan persoalan pendidikan dan biaya hidup bisa kehilangan tempat dalam perdebatan yang kemudian didominasi perebutan kekuasaan. 

Pemilihan presiden Prancis yang dijadwalkan pada 2027 membuat keadaan semakin rumit. Ketidakpuasan publik dapat menjadi kesempatan bagi partai-partai yang ingin menggantikan pemerintah, tetapi kemarahan warga tidak otomatis membuktikan bahwa pihak yang paling keras mengecam pemerintah memiliki jawaban terbaik.

Prancis sedang menghadapi persoalan lain yang lebih sulit daripada mengembalikan ketertiban jalanan: bagaimana mempertahankan kepercayaan terhadap negara ketika pelayanan yang diberikan tidak memenuhi harapan masyarakat? 

Polisi bisa membubarkan kerumunan. Pengadilan bisa menjatuhkan hukuman. Pemerintah bisa mengumumkan tambahan guru dan menjanjikan perbaikan fasilitas. Semua itu diperlukan, tetapi pemulihan kepercayaan membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan meriam air.

Saya teringat pada pelajar yang memulai gelombang protes itu. Mereka belum tentu memiliki gambaran utuh tentang defisit negara, struktur pajak, atau pertarungan ideologi di antara partai-partai Prancis. Sebagian mungkin hanya ingin sekolah yang layak dan guru yang hadir ketika dibutuhkan. Mereka tidak perlu menguasai seluruh persoalan ekonomi untuk mengetahui bahwa sesuatu tidak beres. Kadang-kadang orang yang paling sedikit memahami bahasa kebijakan justru paling langsung merasakan akibatnya.

Tentu, usia muda tidak menjadikan setiap tuntutan benar, dan kemarahan tidak memberi seseorang hak untuk membakar bangunan. Tetapi masyarakat yang hanya mau mendengarkan anak muda setelah mereka berbicara dengan cara yang dianggap sopan sedang meminta sesuatu yang aneh: mereka harus membuktikan kedewasaan sebelum keluhan mereka layak diperhatikan, padahal keluhan itu muncul karena lembaga orang dewasa gagal memenuhi kewajibannya.

Di Limoges, sebagian atap balai kota runtuh setelah kebakaran. Bangunan pemerintahan itu tidak dapat mengajar matematika kepada murid yang kekurangan guru, tidak dapat menurunkan harga bahan makanan, dan tidak dapat memperbaiki upah seorang pekerja hanya dengan berdiri megah di pusat kota. Namun bangunan semacam itu mewakili negara, sehingga api yang melahapnya menjadi tontonan politik yang luar biasa kuat. Orang dapat melihat kehancuran dalam hitungan detik, sementara kemerosotan pelayanan publik berlangsung bertahun-tahun tanpa gambar dramatis.

Sekarang pemerintah harus membersihkan jalan, menghitung kerusakan, menyelidiki para pelaku, dan menghadapi tuntutan yang tidak menghilang bersama asap. Para pelajar akan kembali ke sekolah, jika sekolah mereka dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Guru pengganti yang dijanjikan harus benar-benar datang. Tagihan keluarga tetap menunggu di atas meja. 

Di Paris, orang-orang mungkin akan melewati Place de la République dan menemukan jalan yang sudah bersih, toko yang kembali dibuka, serta polisi yang berjaga di sudut-sudut tertentu.

Pintu kelas dibuka. Seorang guru menuliskan soal di papan tulis, lalu menunggu murid-muridnya mengeluarkan buku. Di luar, seseorang masih harus memutuskan apakah besok ia sanggup membayar semuanya.

Catatan terkait: Enam Juta Tikus di Paris, Fakta Mencengangkan dari Kota Romantis