Paus Innosensius IV, Era Inkuisisi Brutal, dan Jeritan Para Bidah

Ilustrasi/elmontonero.pe

Jeritan tidak pernah tercatat rapi dalam arsip resmi. Yang tertinggal justru kata-kata yang dingin, terukur, dan terasa sah. Paragraf-paragraf yang ditulis dengan tinta bisa memutuskan nasib tubuh manusia—bukan dengan emosi, tapi dengan logika yang tampak tak terbantah. Di suatu titik dalam sejarah Eropa, penderitaan bahkan mendapat legitimasi, seolah-olah rasa sakit bisa dijadikan alat pencari kebenaran.

Di balik itu, berdiri satu dokumen; Ad extirpanda, dikeluarkan oleh Paus Innosensius IV. Peristiwa yang menjadi awal era kelam Inkuisisi itu terjadi pada 15 Mei 1252.

Gereja abad pertengahan tidak hanya mengurusi iman. Ia juga mengurusi ketertiban, stabilitas, bahkan apa yang boleh dianggap sebagai realitas. Bidah—setepatnya, bidah dalam Inkuisisi—bukan sekadar perbedaan pendapat teologis. Ia dilihat sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan politik. Kepercayaan yang menyimpang bisa menular, merusak kesatuan, dan pada akhirnya menggoyahkan otoritas. Dalam kerangka seperti itu, pencarian kebenaran berubah menjadi proyek mempertahankan struktur.

Sebelum dekret itu muncul, praktik Inkuisisi sudah berjalan. Pengadilan gerejawi memanggil, menginterogasi, dan menjatuhkan hukuman pada mereka yang dicurigai menyimpang. Namun ada batas yang, setidaknya secara formal, belum dilewati; penyiksaan belum menjadi alat yang disahkan secara eksplisit oleh otoritas tertinggi.

Lalu Ad extirpanda datang, dan batas itu bergeser.

Kota Florence di Italia termasuk wilayah tempat ketentuan dalam Ad extirpanda mulai diterapkan, terutama dalam penanganan kasus-kasus bidah di Italia utara pada pertengahan abad ke-13. Dan pertanyaan yang diajukan pada para tersangka bidah seperti terus berulang, “Siapa saja yang turut serta dalam ajaran atau pertemuan bidah itu bersamamu?”

Dokumen Ad extirpanda memberi izin pada otoritas sipil—bukan langsung kepada rohaniwan—untuk menggunakan penyiksaan dalam menginterogasi tersangka bidah. Ada syarat-syarat yang tampak seperti pagar moral; penyiksaan tidak boleh menyebabkan kematian atau cacat permanen, harus dilakukan sekali saja, dan harus digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Di atas kertas, aturan itu terasa seperti upaya menahan ekses. Di lapangan, batas semacam itu mudah larut.

Ada logika yang bekerja di baliknya, dan logika itu tidak sepenuhnya irasional jika dilihat dari dalam zamannya. Jika seseorang menyembunyikan kebenaran yang dianggap membahayakan jiwa-jiwa lain, apakah tidak sah untuk memaksanya berbicara? Jika keselamatan rohani dipandang lebih penting daripada keselamatan jasmani, penderitaan fisik bisa dianggap sebagai harga yang dapat diterima. Dengan cara itu, penyiksaan tidak lagi dilihat sebagai kekejaman, tapi sebagai instrumen.

Masalahnya, tubuh manusia tidak dirancang untuk menjadi alat epistemologi.

Pengakuan yang lahir dari rasa sakit sering kali bukan cerminan kebenaran, tapi cerminan batas ketahanan seseorang. Rasa sakit mengubah struktur pikiran, memecah konsentrasi, dan memaksa seseorang mengatakan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan penderitaan. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Sistem yang mengandalkan pengakuan di bawah tekanan menciptakan kebenaran yang rapuh—kebenaran yang dibentuk oleh rasa takut.

Meski begitu, sistem itu bertahan. Bahkan berkembang.

Gereja bukan satu-satunya aktor. Otoritas sekuler memainkan peran besar dalam pelaksanaan penyiksaan. Ada semacam pembagian tanggung jawab yang tampak rapi; gereja menentukan siapa yang bersalah secara teologis, negara mengeksekusi hukuman fisik. Pembagian itu sering dipandang sebagai cara menjaga “tangan gereja tetap bersih”, meski keputusan awal tetap berasal dari otoritas religius. Dalam praktiknya, garis antara keduanya tidak setegas yang dibayangkan.

Gambaran populer tentang Inkuisisi sering kali dipenuhi alat-alat penyiksaan yang dramatis—rak, penjepit, alat-alat yang tampak seperti ciptaan imajinasi gelap. Sebagian memang digunakan, sebagian lainnya dibesar-besarkan oleh narasi kemudian. Yang lebih penting justru mekanismenya; bagaimana sistem hukum bisa menerima penyiksaan sebagai bagian sah dari prosedur, bagaimana masyarakat bisa menormalkannya, dan bagaimana bahasa hukum bisa membungkusnya sehingga tampak masuk akal.

Ad extirpanda bukanlah awal kekerasan, tapi ia memberikan legitimasi yang kuat. Itu membuat perbedaan. Kekerasan tanpa legitimasi sering dipandang sebagai penyimpangan. Kekerasan dengan legitimasi berubah menjadi prosedur.

Di sana, sesuatu yang lebih dalam pun muncul—hubungan antara kebenaran dan kekuasaan. Siapa yang berhak menentukan apa itu kebenaran? Dan sejauh mana kekuasaan boleh digunakan untuk memaksakan definisi tersebut? Pertanyaan itu tidak berhenti di abad ke-13. Ia bergerak melintasi waktu, muncul dalam bentuk berbeda, dengan bahasa yang berbeda.

Ada juga lapisan psikologis yang jarang dibahas secara jujur. Para pelaku penyiksaan tidak selalu melihat diri mereka sebagai orang kejam. Banyak di antaranya mungkin percaya bahwa mereka menjalankan tugas yang benar, bahkan mulia. Mereka bekerja dalam sistem yang memberi pembenaran moral. Ketika sistem mengatakan bahwa penderitaan orang lain adalah jalan menuju kebenaran atau keselamatan, empati bisa dikompromikan.

Kondisi seperti itu tidak membutuhkan monster. Ia hanya membutuhkan manusia biasa yang yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar.

Seiring berjalannya waktu, praktik penyiksaan dalam sistem hukum mulai dipertanyakan. Pemikiran hukum berkembang, terutama menjelang era modern. Tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria pada abad ke-18 mengkritik penggunaan penyiksaan sebagai alat investigasi, menunjukkan ketidakandalan dan ketidakmanusiaannya. Perlahan, gagasan bahwa pengakuan harus diperoleh tanpa paksaan mulai mendapatkan tempat.

Namun jejak masa lalu tidak mudah hilang. Bahkan ketika penyiksaan dilarang secara formal di banyak negara, bayangannya tetap ada. Interogasi yang “keras”, tekanan psikologis, teknik manipulatif—semuanya sering berdiri di wilayah abu-abu yang sulit ditentukan. Perdebatan tentang batas-batas itu terus berlangsung, terutama dalam konteks keamanan dan ancaman yang dianggap besar.

Melihat kembali Ad extirpanda, ada godaan untuk menilainya dengan standar moral hari ini dan berhenti di sana. Itu mudah, hampir terlalu mudah. Yang lebih sulit adalah memahami bagaimana sebuah masyarakat bisa sampai pada titik ketika penyiksaan dianggap sebagai alat yang sah, bahkan diperlukan. Bukan untuk membenarkan, tapi untuk melihat mekanisme yang memungkinkan hal itu terjadi.

Karena mekanisme itu tidak sepenuhnya asing.

Ketika rasa takut mendominasi, ketika ancaman—nyata atau dibayangkan—diperbesar, ketika kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara, batas-batas etika bisa bergeser. Bahasa berubah, justifikasi muncul, dan tindakan yang sebelumnya tidak dapat diterima perlahan jadi biasa.

Dalam dokumen Ad extirpanda, tidak ada jeritan. Tidak ada deskripsi tentang rasa sakit. Hanya kalimat-kalimat yang tampak rasional, disusun dengan keyakinan bahwa mereka melayani tujuan yang lebih besar. Itulah yang membuatnya begitu mengganggu; kekerasan tidak selalu datang dengan wajah yang kasar; kadang ia datang dengan bahasa yang sangat sopan.

Membaca sejarah seperti itu terasa seperti melihat wajah kita sendiri di permukaan air. Tampak retak dan memantulkan bayangan yang tidak sepenuhnya ingin dilihat. Karena pertanyaannya tidak benar-benar tentang abad pertengahan. Pertanyaannya bergerak diam-diam; seberapa jauh kita berbeda, ketika tekanan datang dan keyakinan diuji?

Dokumen yang dibuat pada 15 Mei 1252 itu mungkin masih ada, entah tersimpan di mana—bukan sebagai teks yang dibaca, tapi sebagai kemungkinan yang selalu menunggu kesempatan.