Presiden Suharto Turun Tahta, Reformasi Masih di Cakrawala

Ilustrasi/kompas.com

Televisi menampilkan seorang lelaki tua dengan suara yang tenang, hampir datar, seolah-olah yang sedang terjadi hanyalah pergantian jadwal rapat, bukan pergeseran arah sejarah sebuah negara. Kalimat yang ia ucapkan terdengar pendek, terukur, tidak dramatis. Tidak ada air mata. Tidak ada jeda panjang untuk efek emosional. Hanya keputusan.

Nama lelaki itu Suharto.

Di ruang-ruang lain—kampus, jalan raya, kantor-kantor yang pintunya setengah terbuka—suasananya jauh dari tenang. Orang-orang sudah lebih dulu merasakan bahwa sesuatu akan patah. Beberapa hari sebelumnya, gedung DPR/MPR di Senayan dipenuhi mahasiswa. Bukan ratusan. Ribuan. Mereka tidur di lantai, di tangga, di halaman. Spanduk digantung seadanya, tulisan tangan yang tidak selalu rapi; “Reformasi”, “Turunkan Harga”, “Hapus KKN”. Kata-kata itu seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama ditahan.

Jakarta panas, bukan hanya karena matahari bulan Mei. Bau asap masih tertinggal dari kerusuhan 13–15 Mei. Di Glodok, bekas kebakaran belum sepenuhnya dingin. Kaca pecah, dinding hangus, barang-barang berserakan. Orang berjalan melewati puing-puing dengan wajah yang sulit dibaca—campuran marah, takut, lelah. Tragedi itu seperti latar yang tidak pernah benar-benar keluar dari frame.

Lalu tanggal itu tiba, 21 Mei 1998.

Di Istana Merdeka, Suharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Tiga puluh dua tahun bukan waktu yang singkat. Bagi banyak orang, Orde Baru bukan sekadar rezim politik. Ia adalah lingkungan hidup. Orang lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya anak—semua di bawah sistem yang sama.

Bagaimana rasanya melihat sesuatu yang terasa permanen tiba-tiba runtuh?

Sistem itu tidak runtuh dalam satu malam. Retakannya sudah lama muncul. Krisis moneter Asia 1997 menjadi pemicu yang tidak bisa diabaikan. Nilai rupiah jatuh, harga-harga melonjak, perusahaan kolaps. Orang-orang yang sebelumnya merasa aman mulai goyah. Di pasar, ibu-ibu menawar beras dengan wajah tegang. Di kantor, karyawan berbisik tentang PHK. Ketidakpastian merembes ke mana-mana.

Di kampus, suasananya berbeda. Lebih bising. Lebih berani. Mahasiswa bukan hanya berbicara tentang ekonomi. Mereka menyebut kata-kata yang sebelumnya dihindari; demokrasi, kebebasan pers, pembatasan kekuasaan. Nama-nama seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid, mulai muncul lebih sering dalam percakapan politik publik.

Ada satu peristiwa yang seperti memukul kesadaran kolektif; penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa tewas. Nama mereka dihafal, disebut dalam orasi, ditulis di spanduk. Foto-foto mereka beredar, wajah muda yang tiba-tiba menjadi simbol. Setelah itu, suasana berubah drastis. Kemarahan tidak lagi bisa dibendung dengan cara lama.

Gedung DPR/MPR yang diduduki mahasiswa menjadi semacam pusat gravitasi. Orang datang bukan hanya untuk berorasi. Ada yang sekadar ingin melihat. Ada yang membawa makanan. Ada yang berdiri di pinggir, diam, mengamati. Di dalam gedung itu, mahasiswa berbicara melalui megafon, suara serak, kadang terputus. Mereka tidak selalu terdengar rapi. Tapi jelas.

Sementara itu, di lingkar kekuasaan, tekanan datang dari berbagai arah. Sebagian elite mulai menjaga jarak. Ada menteri yang mundur. Ada yang tetap bertahan, mungkin karena loyalitas, mungkin karena tidak punya pilihan lain. Nama B.J. Habibie muncul sebagai figur yang akan mengambil alih jika perubahan terjadi.

Pada pagi 21 Mei, semuanya bergerak cepat. Pernyataan pengunduran diri disampaikan. B.J. Habibie dilantik sebagai presiden. Proses formal berlangsung sesuai konstitusi. Tidak ada adegan dramatis seperti dalam film. Tidak ada musik latar. Hanya rangkaian prosedur.

Di luar, reaksi tidak seragam. Sebagian orang bersorak. Mahasiswa di gedung DPR/MPR berpelukan, ada yang menangis. Ada juga yang terlihat kosong, seperti belum sepenuhnya mencerna apa yang baru saja terjadi. Beberapa orang tetap curiga. Apakah ini benar-benar perubahan, atau hanya pergantian wajah?

Pertanyaan itu tidak hilang begitu saja.

Orde Baru sering digambarkan dengan dua wajah. Satu sisi menampilkan stabilitas, pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Jalan dibangun, listrik menjangkau daerah-daerah, angka kemiskinan turun dalam periode tertentu. Sisi lain menyimpan kontrol yang ketat; pembatasan kebebasan berpendapat, pengawasan terhadap media, praktik korupsi yang terstruktur. Istilah KKN—korupsi, kolusi, nepotisme—bukan sekadar slogan, tapi pengalaman sehari-hari bagi banyak orang.

Catatan ini tidak akan berpura-pura netral di titik itu. Sistem yang membatasi ruang kritik selama puluhan tahun menciptakan tekanan yang suatu saat akhirnya harus keluar. Krisis ekonomi hanya membuka katupnya.

Setelah 21 Mei, kata “Reformasi” menjadi semacam janji kolektif. Janji itu besar. Terlalu besar, mungkin. Harapan meluap ke mana-mana; pemilu yang lebih bebas, kebebasan pers, desentralisasi, penegakan hukum. Banyak yang terwujud, banyak yang tersendat. Media jadi lebih berani. Partai politik bermunculan. Presiden tidak lagi menjabat selama puluhan tahun.

Tetapi perubahan tidak pernah rapi.

Korupsi tidak menghilang. Ia berubah bentuk, berpindah tangan, menyesuaikan diri. Kebebasan berpendapat membuka ruang bagi suara-suara yang beragam, termasuk yang ekstrem. Demokrasi membawa kompetisi, juga konflik. Orang yang dulu turun ke jalan sebagai mahasiswa kini menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka kritik. Tidak semua tetap konsisten.

Ada momen-momen kecil yang sering terlewat. Seorang penjual koran di pinggir jalan yang tiba-tiba punya lebih banyak judul untuk dijajakan karena sensor berkurang. Wartawan yang dulu menulis dengan hati-hati berubah lebih berani, meski masih ragu. Mahasiswa yang kembali ke kampus dengan perasaan campur aduk—bangga, lelah, sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan setelah tujuan besar tercapai.

Di rumah-rumah, percakapan berubah. Orang tua yang dulu jarang membicarakan politik mulai membuka topik itu di meja makan. Anak-anak mendengar istilah-istilah baru. Tidak semua orang nyaman dengan perubahan itu.

Beberapa tahun setelahnya, ingatan tentang 1998 mulai mengalami penyederhanaan. Ia dijadikan narasi yang lebih rapi; rakyat bangkit, rezim jatuh, demokrasi lahir. Kenyataannya lebih berantakan dari itu. Ada kekerasan, ada ketakutan, juga ada kepentingan yang saling bertabrakan.

Menarik untuk melihat bagaimana satu kalimat pengunduran diri bisa membawa beban sejarah sebesar itu. Kalimat yang diucapkan dengan nada datar, di ruangan yang relatif tenang, beresonansi ke jalanan yang penuh teriakan.

Kalau ditarik lebih jauh, pertanyaan yang tersisa tidak sederhana; apa yang benar-benar berubah, dan apa yang hanya berganti bentuk?

Orang sering mengingat momen besar sebagai titik balik yang jelas. Kenyataannya lebih seperti rangkaian pergeseran kecil yang tidak selalu terasa pada saat itu. 21 Mei 1998 memang penting. Tapi kehidupan setelahnya yang menentukan apakah makna hari itu bertahan atau memudar.

Sekarang, puluhan tahun kemudian, generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa itu mungkin mengenalnya sebagai bab dalam buku sejarah. Nama-nama, tanggal, istilah. Sementara bagi mereka yang ada di sana—di jalan, di kampus, di dalam gedung—ingatan itu tidak berbentuk paragraf. Ia datang dalam potongan-potongan; suara megafon yang pecah, panas aspal di siang hari, bau asap yang menempel di baju, layar televisi yang menampilkan wajah seorang presiden yang akhirnya mundur.

Beberapa perubahan terasa nyata. Beberapa lainnya seperti janji yang belum selesai dibayar.

Dan kalau kita duduk diam cukup lama, membayangkan semua peristiwa 28 tahun lalu, mungkin akan muncul pertanyaan yang agak mengganggu; apakah Reformasi adalah sesuatu yang telah terjadi, atau sesuatu yang masih terus berlangsung tanpa pernah benar-benar selesai?