Brussels, Kota yang Tak Pernah Sepakat tentang Dirinya Sendiri

Ilustrasi milik BSM

Di Brussels, bahkan nama jalan bisa terasa seperti sedang berdebat. Rue de la Loi atau Wetstraat. Avenue Louise atau Louizalaan. Bruxelles atau Brussel. Papan nama memberi dua versi hampir sekaligus, seolah-olah kota ini belum memutuskan bahasa mana yang ingin dipakai untuk menyebut benda yang sama. 

Di kawasan European Quarter, Rue de la Loi/Wetstraat membawa kita melewati gedung-gedung tempat para menteri dan pejabat Uni Eropa bekerja; beberapa blok kemudian suasananya berubah menjadi apartemen tua, toko kecil, restoran Maroko, bar Belgia, dan jalan yang terasa jauh lebih lokal.

Kemudian lihat peta Brussels.

Untuk sebuah wilayah yang luasnya hanya sekitar 161 kilometer persegi, susunannya cukup menggelikan: Brussels-Capital Region terdiri dari 19 munisipalitas yang masing-masing mempunyai pemerintahan lokal sendiri. City of Brussels hanya salah satunya. Ixelles, Schaerbeek, Saint-Gilles, Etterbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Uccle dan nama-nama lain yang bagi turis tampak seperti distrik, ternyata memiliki batas administratif dan pemerintahannya sendiri. 

Itulah Brussels. Kota yang terkenal sebagai salah satu pusat kekuasaan Eropa ternyata bahkan tidak sesederhana mengatakan, “ini kotanya.”

Uni Eropa menaruh beberapa institusi utamanya di sana. European Commission berkantor di Brussels. Council of the European Union juga berkedudukan di Brussels. European Council, tempat para pemimpin negara dan pemerintahan Uni Eropa bertemu untuk menentukan arah politik umum, juga berada di sana. Parlemen Eropa mempunyai kegiatan penting di Brussels, meskipun sidang pleno utamanya berlangsung di Strasbourg. 

Jadi di sebuah kota yang nama jalannya saja bisa ditulis dua kali, orang-orang datang dari 27 negara untuk membicarakan bagaimana Eropa harus bekerja bersama.

Kedengarannya seperti lelucon birokrasi yang terlalu panjang.

Belgia memang tidak dibangun sebagai negara yang mudah dijelaskan. Ketika Belgia merdeka pada 1830, wilayahnya sudah berada di persimpangan pengaruh budaya Jermanik dan Latin. Bahasa kemudian menjadi salah satu sumber konflik politik yang paling menentukan. Undang-undang bahasa dibuat bertahap sejak 1873 sampai 1963, dan akhirnya Belgia mengakui Belanda, Prancis, dan Jerman sebagai bahasa resmi. Negara itu kemudian mengalami enam reformasi besar yang secara bertahap mengubahnya dari negara kesatuan menjadi negara federal. 

Hasilnya agak ajaib.

Belgia sekarang memiliki tiga komunitas berdasarkan bahasa dan tiga region berdasarkan wilayah: Flemish Region, Walloon Region, dan Brussels-Capital Region. Jadi satu pembagian mengikuti bahasa dan budaya, pembagian lain mengikuti wilayah. Dua cara berbeda untuk menentukan siapa mengurus apa, hidup berdampingan dalam negara yang luasnya tidak sampai seukuran beberapa negara Eropa lainnya. 

Brussels menjadi kasus yang lebih rumit karena wilayahnya secara resmi bilingual, Prancis dan Belanda. Dua komunitas bahasa juga menjalankan kewenangan masing-masing di wilayah Brussels untuk urusan seperti pendidikan, kebudayaan dan layanan tertentu.

Turis biasanya hanya ingin tahu cara menuju Grand-Place.

Negara Belgia seolah menjawab, “Tentu. Tapi sebelum itu, mari kita jelaskan struktur konstitusionalnya.”

Brussels memang punya bakat membuat hal sederhana menjadi administratif. Di wilayah itu, enam tingkat pemerintahan menjalankan kewenangan: pemerintah federal, Brussels-Capital Region, lembaga yang mewakili kedua komunitas secara bersama, lembaga komunitas Prancis, lembaga komunitas Flemish, dan 19 munisipalitas. Brussels Governance Monitor bahkan menggambarkan arsitektur institusionalnya sebagai sesuatu yang memiliki kompleksitas luar biasa. 

Enam tingkat pemerintahan untuk sebuah wilayah yang ketika dilewati dengan mobil rasanya tidak terlalu besar.

Saya suka membayangkan seorang warga Brussels yang hanya ingin memperbaiki sesuatu di lingkungannya, lalu harus mencari tahu dulu kantor mana yang berwenang. Jalan? Region. Sampah? Bisa berbeda. Pendidikan? Komunitas. Urusan tertentu? Munisipalitas. Urusan lain? Federal. Setelah lima belas menit membaca situs pemerintah, mungkin orang tersebut memilih minum kopi saja.

Kekacauan itu sebenarnya bukan kecelakaan administratif. Ia merupakan hasil sejarah politik yang panjang. Ketika bahasa menjadi bagian penting dari perebutan kekuasaan, negara tidak bisa lagi sekadar mengatakan semua orang adalah warga Belgia dan selesai. Struktur negara kemudian dibangun agar kelompok-kelompok yang berbeda mendapatkan ruang politik masing-masing. Reformasi 1970 mulai membentuk komunitas budaya dan meletakkan dasar bagi pembentukan region; reformasi berikutnya memperluas kewenangan tersebut. Brussels sendiri memperoleh status regional dengan lembaga pemerintahan dan parlemen pada reformasi 1988–1989. Pada 1993, Belgia secara resmi menjadi negara federal.

Jadi kebingungan Brussels sebenarnya menyimpan logika yang sangat masuk akal: ketika orang tidak sepakat mengenai identitas, kekuasaan dibagi-bagi supaya mereka tidak perlu terus bertengkar mengenai siapa yang memiliki semuanya.

Masalahnya, hasil akhirnya terlihat seperti seseorang membangun rumah dengan enam arsitek yang tidak pernah bertemu.

Lihat European Quarter. Gedung-gedung kaca dan beton membuat kawasan itu terasa seperti kota administratif internasional yang bisa saja dipindahkan ke Frankfurt atau Luxembourg. Nama-nama di peta juga mulai terasa seperti mantra birokrasi: Berlaymont, Charlemagne, Justus Lipsius, Europa Building. Di dalam gedung-gedung tersebut, para pejabat menyusun proposal, bernegosiasi, menerjemahkan dokumen, mengubah satu kata dalam regulasi, lalu mengirimkannya ke institusi lain.

European Commission sendiri memiliki 27 Komisaris, satu dari setiap negara anggota, dan bertugas mengusulkan undang-undang, mengelola kebijakan serta anggaran Uni Eropa, dan memastikan hukum Uni Eropa diterapkan. Council mempertemukan para menteri dari negara-negara anggota untuk membahas dan mengadopsi hukum bersama Parlemen Eropa.

Kota itu akhirnya menjadi tempat yang sangat aneh: sebuah ibu kota yang sebagian penghuninya tidak datang untuk menjadi orang Brussels.

Mereka datang untuk menjadi orang Eropa.

Mereka menyewa apartemen di Etterbeek, bekerja di Komisi, makan siang cepat di Place du Luxembourg, pulang menggunakan metro, dan mungkin tidak terlalu peduli apakah sebuah jalan disebut Rue Belliard atau Belliardstraat. Di luar jam kantor, Brussels tetap menjalankan kehidupan yang sama sekali tidak membutuhkan Uni Eropa untuk eksis. Orang membeli kentang goreng. Anak-anak pergi sekolah. Toko kebab buka sampai malam. Bir dituangkan ke gelas yang bentuknya aneh. Turis berdesakan di Grand-Place sambil memegang cokelat mahal.

Itulah bagian yang paling ganjil. Pusat kekuasaan Eropa tidak berdiri di sebuah kota yang identitasnya sudah selesai. Ia berdiri di Brussels, kota yang identitasnya sendiri dibangun dari kompromi, pembagian kewenangan, dua bahasa, tiga komunitas, tiga region, dan 19 pemerintah lokal.

Di sebuah restoran, pelayan mungkin menjawab dalam bahasa Prancis. Beberapa menit kemudian kita melihat papan jalan dalam dua bahasa. Tak jauh dari sana bendera 27 negara bergoyang di depan gedung Uni Eropa. Seorang pegawai keluar sambil memegang kopi kertas dan berbicara cepat dalam bahasa Inggris melalui telepon. Sebuah tram lewat. Hujan tipis mulai turun. Orang-orang membuka payung.

Brussels tetap tidak menjelaskan dirinya sendiri.

Besok pagi, papan Rue de la Loi/Wetstraat masih akan menampilkan dua nama yang sama. Gedung Berlaymont akan tetap menyala. Di ujung jalan, seorang warga mungkin sedang mengeluh tentang pemerintah regional, pemerintah federal, atau pemerintah munisipalnya—saya tidak tahu yang mana. Di meja sebelah, seseorang dari Spanyol sedang membaca dokumen Uni Eropa setebal beberapa ratus halaman sambil mencelupkan kentang goreng ke saus mayonnaise.

Kota ini punya enam pemerintahan untuk mengurusnya.

Mungkin karena itu satu saus saja sudah terasa cukup.

Catatan terkait: Investasi China di Afrika dan Masa Depan Dunia yang Jarang Disadari