Siti Ruhaini Dzuhayatin di Antara Islam, HAM, dan Kekuasaan Negara

Ilustrasi/ksp.go.id

Sebuah dokumen bisa menjanjikan kebebasan kepada jutaan orang, dicetak dengan kertas tebal, diterjemahkan ke berbagai bahasa, lalu disimpan rapi di lemari kantor pemerintahan. Di luar gedung, seorang perempuan masih harus meminta izin untuk meninggalkan rumah yang membuatnya ketakutan. Seorang anak dipaksa menikah sebelum sempat menyelesaikan sekolah. Seorang pekerja kehilangan haknya setelah mengetahui bahwa ia hamil. 

Dokumen tersebut tidak keliru. Masalahnya, kalimat-kalimat yang tercetak di dalamnya belum tentu sanggup menembus pintu rumah, kantor, pengadilan, atau lembaga keagamaan yang mengatur kehidupan mereka.

Siti Ruhaini Dzuhayatin bekerja di wilayah yang penuh ketegangan semacam itu: hubungan antara Islam, hak asasi manusia, dan kekuasaan negara. Ia dikenal sebagai akademisi dan pegiat hak asasi manusia dari Indonesia yang terlibat dalam upaya mempertemukan prinsip-prinsip HAM universal dengan pemikiran Islam. Salah satu pencapaian penting dalam perjalanan profesionalnya ialah terpilih sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebuah posisi yang menempatkannya dalam percakapan lintas negara mengenai martabat manusia, hak sipil, serta tanggung jawab negara-negara anggota terhadap warganya.

Jabatan itu membawa persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar mewakili perempuan Indonesia di panggung internasional. OKI menghimpun negara-negara dengan sistem politik, tradisi hukum, pengalaman kolonial, dan penafsiran agama yang beragam. Membicarakan hak perempuan dalam organisasi semacam itu berarti berhadapan dengan pemerintah yang memiliki kepentingan politik sendiri, masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah berbeda, serta perdebatan mengenai siapa yang berhak menentukan makna nilai-nilai Islam.

HAM memiliki bahasa yang tegas. Setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki kesetaraan dalam martabat serta hak. Prinsip itu kemudian dikembangkan melalui berbagai instrumen internasional yang membahas diskriminasi, hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Bahasa universal itu terdengar jelas ketika dibaca di ruang kuliah. Persoalan muncul saat prinsip itu berhadapan dengan aturan domestik yang membatasi pilihan perempuan atas dasar tafsir agama, adat, atau kepentingan keluarga. 

Pemerintah dapat menyatakan bahwa mereka menghormati HAM sambil mempertahankan ketentuan yang membuat perempuan menghadapi hambatan dalam perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, atau akses terhadap pekerjaan. Kata penghormatan tetap muncul dalam pidato resmi. Pengalaman perempuan yang terkena dampak aturan tersebut tidak selalu ikut berubah.

Ruhaini menaruh perhatian pada kebutuhan menjembatani nilai-nilai Islam dengan prinsip HAM. Upaya itu membutuhkan kecermatan intelektual karena hubungan agama dan HAM kerap diperlakukan melalui dua gambaran yang terlalu sederhana. Dalam gambaran pertama, agama dianggap sebagai penghalang kebebasan yang harus disingkirkan dari pembicaraan publik. Dalam gambaran kedua, setiap kritik terhadap aturan yang mengatasnamakan agama diperlakukan sebagai serangan terhadap iman. Kedua sikap tersebut menutup ruang bagi pembacaan yang lebih teliti.

Tradisi Islam memiliki sumber-sumber etis yang dapat digunakan untuk membahas keadilan, martabat manusia, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Pada saat bersamaan, sejarah penafsiran agama juga memperlihatkan perbedaan pendapat, pengaruh kebiasaan sosial, serta hubungan antara pengetahuan dan otoritas. Mengakui kenyataan itu memungkinkan umat Islam membahas ketidakadilan tanpa harus menganggap seluruh tradisi mereka kehilangan nilai. Persoalannya ialah bagaimana prinsip etis diterjemahkan ke dalam aturan yang berlaku bagi manusia dengan pengalaman hidup yang tidak sama.

Di meja perundingan internasional, persoalan tersebut dapat muncul dalam bentuk kalimat yang tampaknya kecil. Sebuah delegasi mengusulkan perlindungan terhadap perempuan. Delegasi lain meminta agar ketentuan itu disesuaikan dengan hukum nasional dan nilai budaya masing-masing. 

Perdebatan mengenai satu frasa dapat berlangsung panjang karena setiap kata berpotensi mempengaruhi cara sebuah negara menafsirkan kewajibannya. Istilah kesetaraan, misalnya, dapat diterima sebagai prinsip umum, tetapi diperdebatkan ketika menyentuh hak dalam perkawinan atau kedudukan perempuan di hadapan hukum.

Pernyataan mengenai kekhasan budaya memang perlu dipahami berdasarkan sejarah masyarakat yang bersangkutan. Namun, budaya juga dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan praktik yang merugikan kelompok tertentu. Tidak semua kebiasaan yang diwariskan otomatis adil bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Perempuan yang menolak perkawinan paksa tidak kehilangan haknya hanya karena keluarganya menganggap keputusan tersebut sebagai tradisi. Anak perempuan yang mengalami kekerasan tidak seharusnya diminta menerima penderitaan demi menjaga kehormatan keluarga.

Di sini saya berpihak pada prinsip yang tegas: penghormatan terhadap kebudayaan tidak boleh berubah menjadi izin untuk membiarkan kekerasan. Keberagaman tradisi layak dilindungi, tetapi perlindungan itu tidak dapat digunakan untuk menghapus suara orang yang dirugikan oleh praktik tertentu. Perempuan bukan sekadar anggota komunitas yang harus tunduk pada keputusan kolektif. Ia juga manusia yang memiliki hak, penilaian, dan kepentingan sendiri.

Prinsip itu memiliki akibat langsung bagi reformasi hukum keluarga di negara-negara berpenduduk Muslim. Aturan mengenai perkawinan, perceraian, warisan, dan pengasuhan anak, mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan cara yang kadang tidak terlihat oleh pembuat kebijakan. 

Seorang perempuan yang tidak memiliki akses setara terhadap perceraian dapat terjebak dalam perkawinan yang penuh kekerasan. Seorang ibu yang menghadapi ketidakpastian mengenai pengasuhan anak mungkin harus memilih antara keselamatan dirinya dan kemungkinan kehilangan anak-anaknya. Perempuan yang tidak memiliki dokumen kependudukan atau sumber penghasilan mandiri dapat menghadapi hambatan berlapis ketika mencoba mencari pertolongan.

Hukum tidak bekerja di ruang kosong. Peraturan yang tampak netral dapat menghasilkan akibat berbeda ketika masyarakat memiliki ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan. Hak untuk mengajukan perkara ke pengadilan tidak banyak membantu perempuan yang tidak mampu membayar transportasi, kehilangan upah harian ketika menghadiri sidang, atau tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh. 

Negara dapat memiliki lembaga peradilan yang lengkap, tetapi perlindungan tetap terasa jauh bagi warga yang tidak mampu menjangkau layanan tersebut.

Karenanya, penyelarasan hukum domestik dengan prinsip HAM membutuhkan lebih dari perubahan istilah dalam undang-undang. Peraturan harus ditinjau, mekanisme pengaduan harus dapat diakses, aparat perlu memperoleh pelatihan, dan korban harus mendapatkan perlindungan yang nyata. Ketika hukum keluarga diperbarui, misalnya, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan apakah perempuan dapat mengakses bantuan hukum, apakah proses perceraian berlangsung secara adil, serta bagaimana kepentingan terbaik anak dipastikan dalam sengketa pengasuhan.

Anak-anak menempati posisi penting dalam perdebatan ini. Mereka sering dibicarakan sebagai amanah keluarga atau generasi penerus masyarakat, tetapi suara mereka sendiri tidak selalu didengar ketika keputusan besar dibuat atas nama kepentingan mereka. 

Perkawinan anak memperlihatkan ketegangan tersebut dengan tajam. Keluarga mungkin percaya bahwa perkawinan akan menjaga kehormatan anak perempuan atau memperbaiki keadaan ekonomi. Namun, keputusan tersebut dapat membatasi pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan, dan menempatkan anak dalam hubungan yang belum siap ia jalani. Perlindungan anak membutuhkan perhatian terhadap kondisi nyata, bukan hanya niat baik orang dewasa.

Ruhaini bekerja dalam lingkungan internasional yang mengharuskannya memahami bahasa hukum, dinamika politik, dan keragaman penafsiran Islam sekaligus. Peran semacam itu tidak selalu menghasilkan perubahan yang dapat segera dirasakan masyarakat. Sebuah rekomendasi dapat disepakati, sebuah pernyataan resmi dapat diterbitkan, dan sebuah komisi dapat menyampaikan laporan, sementara pemerintah masih memiliki kepentingan untuk mempertahankan kebijakannya. 

Diplomasi hak asasi manusia berjalan melalui proses yang sering lambat, penuh kompromi, dan bergantung pada kesediaan negara menindaklanjuti komitmennya.

Kompromi diperlukan dalam diplomasi, tetapi tidak semua kompromi memiliki akibat yang sama. Perubahan redaksional yang memungkinkan lebih banyak negara menerima suatu perlindungan mungkin berguna. Sebaliknya, pengecualian yang terlalu luas dapat membuat perlindungan kehilangan daya. Ketika sebuah negara menerima prinsip kesetaraan tetapi menolak menerapkannya dalam bidang yang dianggap sensitif, perempuan tetap harus berhadapan dengan aturan yang membatasi haknya. Dokumen internasional mungkin sudah selesai ditandatangani; pekerjaan di tingkat nasional baru dimulai.

Saya sering menganggap bahasa birokrasi terlalu bersih untuk menjelaskan apa yang dialami korban. Istilah “hambatan implementasi” terdengar tenang, seolah-olah persoalannya hanya terletak pada prosedur yang belum selesai. Padahal, hambatan tersebut dapat berarti seorang perempuan menunggu berbulan-bulan untuk memperoleh perlindungan, seorang anak kehilangan kesempatan sekolah, atau seorang korban kekerasan harus kembali tinggal bersama pelaku karena tidak memiliki tempat aman. 

Kalimat resmi tidak selalu salah, tetapi ia dapat mengurangi rasa mendesak dari pengalaman manusia yang sedang dibicarakan.

Pertemuan antara Islam dan HAM, karenanya, menuntut keberanian untuk memeriksa praktik kekuasaan, termasuk kekuasaan yang memperoleh legitimasi dari agama. Negara dapat menggunakan identitas Islam untuk membangun solidaritas masyarakat, tetapi identitas tersebut tidak membebaskannya dari kewajiban melindungi warga. Tokoh agama dapat memberi arahan moral, tetapi otoritas moral tidak semestinya menghalangi penyelidikan terhadap kekerasan. Keluarga dapat memiliki hak untuk mengasuh anak, tetapi hak tersebut tidak menghapus kewajiban menjaga keselamatan dan perkembangan anak.

Pekerjaan intelektual Ruhaini mengingatkan bahwa perdebatan mengenai HAM dalam masyarakat Muslim tidak dapat diselesaikan dengan slogan yang saling meniadakan. Penolakan terhadap HAM atas nama agama dapat mengabaikan penderitaan manusia. Penerimaan terhadap HAM tanpa memahami sejarah dan bahasa keagamaan masyarakat juga berisiko membuat agenda perlindungan terasa sebagai tuntutan dari luar. Dialog yang sungguh-sungguh membutuhkan pengetahuan, ketegasan terhadap diskriminasi, dan kesediaan untuk mengubah kebijakan ketika bukti menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merugikan warga.

Di sebuah kantor pelayanan hukum, seorang perempuan sedang mengisi formulir pengaduan. Kertasnya sedikit kusut karena ia menggenggamnya terlalu kuat. Di kolom keterangan, ia diminta menjelaskan kejadian yang membuatnya datang. Petugas di balik meja memeriksa dokumen, menyebutkan beberapa persyaratan, lalu menunjuk bagian yang belum diisi. Perempuan itu membaca ulang pertanyaan pada formulir. Ia tidak yakin apakah pengalaman yang dialaminya sesuai dengan istilah hukum yang tercetak di sana.

Ponselnya bergetar. Pesan dari keluarganya masuk, meminta agar ia pulang sebelum sore dan tidak memperpanjang persoalan. Petugas masih menunggu. Di dinding, sebuah poster memuat kalimat tentang pelayanan yang adil bagi setiap warga negara. Perempuan itu meletakkan ponselnya di tas, meraih pulpen yang terasa licin di jari, dan mulai menulis pada kolom yang semula dibiarkannya kosong.

Kali ini ia menuliskan nama orang yang selama ini diminta keluarganya untuk tidak disebutkan.

Catatan terkait: Neng Dara Affiah: Muslim, Kebebasan Beragama, dan Hak Perempuan